TAJDID.ID~Medan || Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) ikut menanggapi soal diagram hingga bagan perolehan suara Pemilu 2024 dalam real count Sirekap KPU yang mendadak hilang.
Sekretaris YAKIN, Shohibul Anshor Siregar mengatakan, jika diagram perolehan suara dalam real count Sirekap KPU tiba-tiba menghilang, maka apa pun penjelasan yang diberikan oleh KPU sudah sangat tak memadai untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Indonesia.
“KPU bisa saja berucap, hilangnya diagram karena pihaknya memutuskan hanya menampilkan hasil perolehan suara dari Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024. Tetapi penjelasan itu bahkan lebih dari cukup untuk mengatakan bahwa KPU tak memahami sama sekali pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan tugas-tugas publik. Bahkan terkesan sewenang-wenang,” ujar Shohibul, Rabu (6/3/2024).
Tak dapat dibantah, kata Shohibul, bahwa KPU sangat tidak siap dan jauh dari kadar profesionalitas yang diperlukan untuk melaksanakan pemilu. Faktor itu semakin memudahkan lontaran tuduhan-tuduhan kecurangan by design.
Terutama bagi rakyat yang terbelah oleh pilpres 2024, Dosen FISIP UMSU ini menilai tak akan ada perbedaan dalam kemerosotan kadar kepercayaan kepada KPU.
“Mereka secara menyeluruh hanya akan berbeda dalam cara mengekspresikan ketidakpercayaan yang merosot itu,” kata Shohibul.
Baca juga:
- Persidangan Sengketa Informasi Pemilu Yayasan YAKIN Vs KPU Segera Digelar
- YAKIN Pertanyakan Penolakan BPOM Berikan Data Keamanan terkait Vaksin Tetes Polio Tipe nOPV2
Menurut Ketua LHKP PW Muhammadiyah Sumut ini, paslon 02 dan pendukungnya mungkin akan berusaha merasionalisasi agar kejadian itu tak sampai berdampak pada legitimasi klaim kemenangan sepihak yang secara dini telah dilakukan secara meriah.
Sebaliknya paslon dan pendukung 01 dan 03 akan memilih reaksi keras sembari berusaha menjadikannya sebagai perangkat konsolidasi perlawanan dan bahkan untuk merasionalkan penyuaraan tuntutan untuk “mendiskualifikasi paslon 02”.
“Namun semuanya, paslon 01, 02, 03 dan para pendukung, pasti sama-sama mengalami penurunan kepercayaan yang drastis terhadap kinerja KPU,” tegas Shohibul.
Oleh karena itu, kata Shohibul, kini terasa semakin penting untuk segera ditindaklanjuti tuntutan berbagai pihak agar dilakukan audit forensik dan audit investigatif atas keberadaan Sirekap sebagai sarana informasi hasil pemilu 2024.
“Termasuk mengenai lokasi server Sirekap yang oleh banyak pihak diragukan keberadaannya di Indonesia,” pungkasnya. (*)
