TAJDID.ID~Medan || Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumatera Utara bidang Hukum dan HAM, Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum mengatakan, campur tangan atau tepatnya dominasi pemerintah atas Rukun Islam yang kelima (ibadah haji) tidak ketulungan dan layak untuk dikritisi.
“Apakah karena pengamalan Pancasila sila pertama dan atau karena HAM? Rasa-rasanya sebab utamanya karena faktor duit, sebab bersamaan dengan wakaf, infak, sadakah dan zakat,” ujar Abdul Hakim Siagian di Medan, Jum’at (4/6)
“Baik dan baguskah itu? Hemat saya baik dan bagus, namun harus dengan iktikad baik. Dengan regulasi yang rujukannya al~Qur’an dan sunnah. Artinya tak boleh ada riba dan praktik-praktik berdosa terkait dengan itu dari hulu sampai kehilir,” imbuhnya.
Tidak cukup itu saja, lanjut Abdul Hakim siagian, haji juga wajib dikelola secara Islami, profesional, transparan dan akuntabel.
“Soal transparansi dan akuntabel itu hari ini nyaris tak didapat, berarti pantas dicurigai beberapa hal terkait dengan itu. Maka sekarang merupakan momentum mengkritik, menuntut atau menggugatnya, tentu didahului memperingatkan Anggito Abimayu dkk dan Kementrian Agama agar informasi yang sebenarnya kita peroleh,” sebutnya.
Menurut Abdul Hakim, langkah permintaan dan peringatan itu hrs resmi dilakukan. Dan bila juga tidak dapat, maka maka mengajukan gugatan.
Dengan data atau tanpa itu, Abdul hakim menilai sudah mendesak dilakukan perbaikan mendasar terhadap pelaksanaan rukun Islam ini, khususnya tentang haji dan zakat, tentu dengan kajian multi disiplin serta perbandingan di berbagai negara.
Ia juga menyoroti persoalan yang sedang dialami Garuda Indonesia yang selama ini menjadi maskapai yang menangani pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji. Menurutnya Garuda akan semakin suli, dikarenakan selama 2 tahun ini tanpa masukan, disamping juga penyakitnya yang lain.
Nampaknya potensial akan disuntik mati, sekaligus memberi semua peluang kesektor swasta. Makanya kemarin itu salah seorang komisarisnya ikut ketemu dengan Subes Saudi,” kata Abdul Hakim.
Abdul Hakim mengatakan, kritik Presiden Jokowi yang bernas sangat ditunggu terkait dg ini, sebab sebelumnya dia dengan lugas marah pada pemerintah dalam pembangunan bendungan tanpa irigasi dan pelabuhan tanpa infrastruktur.
“Luar biasa beban beliau, karen sudah merangkap sebagai DPR yang tugasnya mengawasi pemerintah. Moga lanjut periodenya,” tukasnya,
“Hemat saya presiden-presiden sebelumnya belum pernah begini lugasnya mengkritik dan marah. Namun soal lainnya apakah pemerintah peduli atau presidennya terima gak?,” tutup Abdul Hakim Siagian. (*)
