TAJDID.ID || Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai kehadiran influencer dan buzzer dalam promosi program-program pemerintah belum tentu murni atas pendapat pribadinya, namun sesuai orderan.
“Mereka gencar menyuarakan narasi-narasi positif pemerintah bukan gratis, tetapi karena ada bayaran. Influencer atau buzzer jelas ada uangnya. Tapi bukan masalah uangnya, masalahnya dia bersuara karena pesanan. Ini persis seperti iklan,” ujar Ketua YLBHI Asfinawati dalam diskusi yang diselenggarakan ICW secara virtual, Kamis (20/8/2020).
Baca juga: ICW Ungkap Pemerintah Gelontorkan Rp 90.45 Miliar untuk Bayar Influencer
Menurut Asfinawati, publik tidak dapat membedakan mana pendapat pribadi atau murni iklan dari setiap pesan yang disampaikan buzzer dan influencer. Meski ada yang menyadarinya namun tidak sedikit pula yang tidak akan memahaminya.
“Pemisahan yang tegas antara mana yang iklan, pesanan, dan itu yang sulit kita temukan akhir-akhir ini dengan adanya fenomena influencer atau buzzer ini,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, peran buzzer justru mengurangi kualitas demokrasi. Pasalnya, buzzer dinilai tidak memiliki basis moral dalam menyebarkan pendapatnya di jagat maya.
“Kenapa? Karena demokrasi adalah pemerintahan dan atau suara rakyat, artinya itu mengasumsikan partisipasi rakyat yang aktif,” sebutnya. (*)
