TAJDID.ID~Medan || Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar acara Seminar Nasional dengan tajuk “Dinamika Tahun-tahun Politik Indonesia Menuju Suksesi 2024”, di GPH Medan, Jum’at (22/7).
Acara yang dirangkai dengan kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) LHKP PWM Sumut ini dihadiri Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu’ti MPd dan dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.
Tampak juga hadir dalam acara ini Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Prof Dr Agussani MAP, Ketum Kornas FOKAL IMM Armin Gultom, serta para utusan dari PDM seluruh Sumatera Utara dan Ketua Ortom Muhammadiyah tingkat wilayah.
Mengawali acara, Buya Rafdinal SSos MAP membacakan sebuah narasi pembuka berupa “Dalil-dalil Naqli tentang Kepemimpinan dan Politik dalam Islam” yang merujuk pada al-Qur’an dan al-Hadits.
Acara dilanjutkan penyampaiaan prolog oleh Ketua LHKP PW Muhammadiyah Sumut, Shohibul Anshor Siregar. Dalam orasinya Shohib mengungkapkan landasan pemikiran diselenggarakannya kegiatan Seminar Nasional dan Rakorwil ini.
Dalam paparannya, dosen FISIP UMSU ini mengatakan bahwa potret konsolidasi demokrasi di Indonesia sangat bobrok. Menurutnya hal itu tidak terlepas dari pengaruh negara dan lembaga asing yang turut mendesainnya.
Dikatakannya, negara dan lembaga asing yang jadi donor untuk advokasi demokrasi kita itu lebih mengutamakan apa yang disebut dengan kelembagaan demokrasi, sedangkan substansi dari demokrasi itu sendiri agak diabaikan.
“Begitu juga dengan partisipasi politik warga terkesan agak dibelakangkan. Artinya, formalisasi demokrasi dulu baru kemudian diharapkan kelak bisa menuju substansi,” jelasnya.
Sebagai contoh misalnya, kata Shohib, adanya Pemilu yang rutin dilaksanakan. Menurutnya, pelaksanaan Pemilu seringkali dipertanyakan apakah sudah berjalan secara demokratis atau tidak.
Selain itu, Shohib juga menilai sistem demokrasi perwakilan yang sekarang berlaku di Indonesia berwajah sentralistik dan oligarkis. Akibatnya peran para anggota DPR dan DPD yang duduk di Senayan tidak efektif dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah yang mereka wakili.
