TAJDID.ID~Pasaman Barat || Terkait usulan penundaan Pemilu 2024, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf meminta agar dilakukan dialog bersama. Menurutnya, usulan penundaan pemilu itu masukakal, karena ada beragam persoalan yang dihadapi bangsa dalam beberapa waktu terakhir.
“Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini,” kata dia di Pondok Pesantren Darussalam di Pinagar, Ahad (27/2), dikutip dari Antara.
Baca Juga:
- Hamdan Zoelva: Skenario Penundaan Pemilu itu Rampas Hak Rakyat
- Yusril: Penundaan Pemilu Potensial Timbulkan Konflik Politik
- Titi Anggraini: Hentikan Narasi Presiden 3 Periode dan Penundaan Pemilu
Ia mengatakan, usulan penundaan pemilu ini dapat didudukkan bersama oleh seluruh pihak untuk mencari solusi terbaik bagi bangsa ini.”Nanti kita lihat apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi beban bangsa ini,” ujarnya.
Lebih lanjut KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, seluruh masyarakat dapat melihat banyak cobaan yang datang bertubi-tubi. Musibah pun terjadi tidak hanya di Indonesia, namun juga dirasakan di seluruh dunia.Mulai dari pandemi Covid-19 kemudian banjir beberapa waktu lalu serta gempa bumi pada saat ini, memang keadaan yang sulit bukan hanya Indonesia, namun dunia.
“Kunci hadapi harus luwes dan ulet, supaya bisa mengatasi beban yang ada. Apalagi saat ini pemerintah daerah terus menyesuaikan diri dengan APBD karena persoalan bencana tidak terjuklak dengan baik dan harus disesuaikan.” jelasnya.
Baca Juga:
- Muhammadiya Sumut: Usulan Penundaan Pemilu 2024 Dorong Pelanggaran Konstitusi
- Setuju Pemilu 2024 Diundur, Pertimbangan PAN Mulai dari Pandemi Hingga Survei Kepuasan terhadap Jokowi
- Setelah PKB dan PAN, Golkar Beri Sinyal Dukung Penundaan Pemilu 2024
Muhammadiyah Tolak Penundaan Pemilu
Berbeda dengan NU, sebelumnya Muhammadiyah sudah menegaskan menolak tegas wacana penundaan Pemilu 2024.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, wacana penundaan Pemilu 2024 tidak mempunyai dasar hukum dan justru menimbulkan kegaduhan baru. Oleh karena itu, ia tidak sepakat dengan wacana tersebut dan meminta para elit parpol untuk bersikap bijaksana serta mementingkan masa depan bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok.
“Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar Konstitusi,” tegas Mu’ti dikutip dari laman muhammadiyah.or.id, Jumat (25/2/2022).
“Jangan hanya membaca hasil survey yang mungkin saja tidak akurat. Mari berpikir jernih dan jangka panjang,” imbuhnya.
Mu’ti berharap, sebaiknya wacana menunda Pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti Presiden-Wakil Presiden, Menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri.
Seperti diketahui, sejumlah elit parpol sebelumnya menyuarakan soal wacana penundaan Pemilu 2024. Mereka di antaranya adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. (*)
