✍️ Jufri
Ketua PDM Kota Tebing Tinggi
Di Muhammadiyah, sikap terhadap kekuasaan tidak pernah dibangun di atas emosi sesaat, melainkan di atas tradisi panjang keilmuan, etika, dan tanggung jawab kebangsaan. Karena itulah Muhammadiyah sering terlihat lebih tenang dan hati-hati dalam bersikap. Bukan karena tidak peduli, tetapi justru karena terlalu peduli untuk bersikap gegabah.
Sejak lama, warga Muhammadiyah dikenal sebagai kelompok yang melek politik sekaligus menjaga adab. Mereka memahami bahwa politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi ruang besar tempat nilai, moral, dan masa depan bangsa dipertaruhkan. Di sinilah lahir sikap khas: kritis tanpa bising, tegas tanpa kasar, dan independen tanpa kehilangan arah.
Kritis Disukai, Kasar Dihindari
Dalam kultur Muhammadiyah, orang yang kritis terhadap pemerintah tidak otomatis dianggap berseberangan. Kritik justru dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap negara. Namun kritik yang keras tanpa adab juga tidak dipandang sebagai kebajikan. Di sisi lain, sikap menjilat kekuasaan juga tidak dihargai.
Maka terbentuklah keseimbangan yang menarik: Kritik boleh dan perlu. Dukungan boleh dan wajar.
Tetapi keduanya harus dijaga dengan adab dan integritas.
Di sinilah tampak wajah Islam Berkemajuan dalam praktik berbangsa: menolak ekstrem oposisi emosional, tetapi juga menolak kehilangan independensi karena kedekatan dengan kekuasaan.
Dua Peran, Satu Tujuan
Realitasnya, sebagian kader Muhammadiyah berada di dalam pemerintahan, sementara sebagian lainnya berada di luar dengan sikap kritis. Sekilas tampak berbeda, namun sejatinya ini adalah pembagian peran.
Mereka yang berada di dalam pemerintahan berusaha menghadirkan nilai dari dalam sistem. Mereka membawa perspektif keumatan, etika kebijakan, dan semangat kemaslahatan publik. Mereka bekerja dalam ruang kebijakan, regulasi, dan implementasi.
Sementara itu, mereka yang berada di luar pemerintahan menjalankan fungsi pengingat dan penyeimbang. Mereka menjaga agar kekuasaan tidak kehilangan arah, mengingatkan ketika kebijakan melenceng, serta memastikan suara publik tetap hidup.
Keduanya tidak bertentangan. Justru saling melengkapi. Yang satu menjaga dari dalam, yang lain mengawal dari luar.
Jika hanya ada kader di dalam, dikhawatirkan kehilangan daya kritis. Jika hanya ada di luar, dikhawatirkan kehilangan akses perubahan. Muhammadiyah memilih berada di tengah: hadir di dua ruang sekaligus demi tujuan yang sama.
Politik sebagai Amal Kebangsaan
Bagi banyak warga Muhammadiyah, keterlibatan dalam kehidupan publik adalah bagian dari dakwah sosial. Politik bukan tujuan akhir, tetapi sarana menghadirkan kemaslahatan. Karena itu, yang dijaga bukan sekadar posisi, melainkan integritas.
Independensi menjadi kata kunci. Tidak larut dalam kekuasaan. Tidak pula tenggelam dalam oposisi tanpa hikmah.
Sikap ini sering membuat Muhammadiyah terlihat “tenang”. Namun ketenangan itu bukan ketidakpedulian. Ia lahir dari kehati-hatian, pengalaman sejarah, dan kesadaran bahwa bangsa ini membutuhkan suara yang rasional, bukan sekadar suara yang keras.
Menjaga Marwah Persyarikatan dan Kebangsaan
Pada akhirnya, baik yang berada di dalam pemerintahan maupun di luar, keduanya memikul tanggung jawab yang sama: menjaga marwah kebangsaan dan marwah persyarikatan.
Marwah kebangsaan berarti menjaga Indonesia tetap berdiri di atas nilai keadilan, persatuan, dan kemaslahatan rakyat.
Sedangkan marwah persyarikatan berarti menjaga Muhammadiyah tetap independen, beradab, dan konsisten pada misi dakwah dan keilmuan.
Inilah wajah politik warga Muhammadiyah: tidak gaduh, tetapi hadir; tidak keras, tetapi tegas; tidak menjilat, tetapi tetap bersahabat.
Di tengah polarisasi yang kian tajam, keseimbangan seperti inilah yang justru semakin dibutuhkan bangsa. (*)
Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni
