TAJDID.ID~Medan || Transformasi Polri PRESISI secara faktual (ius constitum/ “bukan omon-omon”) yang diimplementasikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listiyo Sigit Prawobo dan AS SDM Kapolri Irjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo terkait tata kelola organisasi Polri telah menandakan kesiapan institusi Polri dalam menciptakan Indonesia Emas 2045 yang menitikberatkan pada pencepatan Negara Indonesia sebagai negara yang setara dengan negara maju.
Dapat dicontohkan AS SDM Kapolri Irjen. Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo telah meletakkan salah satu pondasi dasar (nucleus) responsibilitas Polri untuk menghadapi berbagai tantangan di era distribusi pemanfaatan teknologi dan informasi pada Government Technology (Go Tech) melalui integrasi aplikasi digital SSDM Polri sebagai bentuk pengembangan aplikasi “satu data SSDM Polri”.
Demikikian dikatakan Dr. Alpi Sahari, SH. M.Hum, Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga sebagai Kapokja Ahli Satgas Saber Pungli UPP Sumatera Utara.
Menurut Dr Alpi, hal itu mendeskripsikan model figur kepemimpinan dalam pengelolaan SDM Polri yang dapat memberikan nilai dan sikap kerja yang memberikan inovasi.
“Kepemimpinan transformatif yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listiyo Sigit sebagai sosok pemimpin yang reliable, realistis, representatif, kolaboratif dan bisa memprediksi (predictable) membawa institusi Polri mampu menghadapi lingkungan strategis yang memuat berbagai ancaman dan tantangan menjadi isu penting bagi penerapan pemolisian yang sesuai dengan harap masyarakat sebagai indikator penting dalam menyongsong bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045 ,” ujar Dr Alpi, Sabtu (12/10).
“Sehingga dapat dikatakan bahwa tranformasi Polri PERSISI merupakan successful role achievement Jenderal Sigit dalam membangun kecerdasan kolektif secara realistik bukan spekulatif,” imbuhnya.
Dr Alpi menjelaskan, successful role achievement dimaksud dalam menghadapi tantangan antara lain:
Pertama, pada tatanan global, isu lahir dari posisi Indonesia dalam dinamika sosial, politik, instabilitas ekonomi dunia dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan canggih, serta fenomena kejahatan transnational crime sehingga rentan mempengaruhi kondisi keamanan dalam negeri Indonesia.
Kedua, pada lingkungan regional, hubungan bilateral dengan berbagai negara kawasan Asia dan kawasan lainnya terus menjadi pertimbangan dalam mengelola situasi Kamtibmas di Indonesia.
“Selain itu isu domestik yang menyangkut berbagai kejahatan yang meresahkan masyarakat, merugikan kekayaan negara, konflik komunal, intoleransi, politik indentitas dan pihak-pihak yang menganggu keberadaan NKRI mejadi perhatian karena memberikan kontribusi pada kompleksitas permasalahan keamanan dan sosial di Indonesia,” pungkasnya. (*)
