TAJDID.ID~Medan || Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Bidang Hukum dan HAM, Dr Abdul Hakim Siagian SH MH mengatakan, bahwa ormas-ormas sipil sekarang tidak sekedar diganggu, bahkan beberapa diantranya sudah dibubarkan dan tokoh-tokohnya ditangkapi. (Baca: Ormas Sipil Mulai Diganggu, Busyro Muqoddas: Muhammadiyah Harus Hati-hati!)
“Bahwa bila aparat hukum adil, bukan HRS yang pertama melanggar prokes dan terkesan indikasinya yang terakhir juga yang dikriminaliasi. Sementara yang lainnya dibiarkan, walaupun lebih terang-teranganan, yang terakhir pejabat di Jatim itu. Menarik hal itu kita tunggu apa tindakan aparat,” kata Abdul Hakim Siagian kepada TAJDID,ID, Senin (24/5).
“Begitu juga dengan praktik KKN, mana lebih parah Orba dibanding sekarang?” imbuhnya.
Namun anehnya, kata Dosen Fakultas Hukum UMSU ini, yang terus dihujat masih saja orba, walau orang-orangnya di luar pejabat-pejabat Orba yang sekarang moncer sebagai pengusaha (bisnis, partai) atau sebagai penguasa (legislatif, eksekutif dan lain sebagainya).
“Orang-orangnya itu ke itu juga, apalagi sebagai pebisnis yang nyaris tak berobah.
Waktu Orba, ABRI sekarang TNI itu disebut dwi fungsi, lha sekarang cemana? Bahkan ada yang dimulti-fungsikan!” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Abdul Hakim, kejahatan teroris di Papua yang faktanya sudah banyak membunuh, bahkan hingga memakan korban tewasnya Jenderal bintang satu
“Apakah sudah bisa ditumpas? Negara kesannya kok tidak tegas untuk teroris tertentu,” tegas Abdul Hakim Siagian.
Belum lagi kondisi dalam negeri, problema SARA terus berlangsung. Sesama ank bangsa terus dilaga, dibenturkan.
“Kondisinya hemat saya sudah lampu merah. Bahkan buzzer-buzer piaraan jadi pemain utamanya bersama dengan mantan-mantan,” sebutnya.
Persoalan lainnya, lanjut Abdul Hakim Siagian, ekonomi tumbuh negatif pada hal janjinya meroket, namun gaji dan berbagai fasilitas pejabat berlanjut tak berkurang.
Begitu juga dengan penerima bansos 20 jutaan yang bermasalah menurut mensos tak jelas juntrungnya.
“Korupsi dana pandemi ituyang harusnya didakwa maksimal dengan tuntutan hukuman mati nampaknya hanya sebatas suap-menyuap saja dan itupun pihaknya terbatas,” kata Abdul Hakim Siagian.
Ia juga menyinggung info terbaru bermasalahnya 97 ribuan PNS.
“Tah apa lagi runtutan masalah-masalah yang bakal muncul. Ada benarnya juga seperti kata AM Hendropriyono bahwa masalah dalam negeri tak kurang banyaknya, tapi apa kontribusi yang bersangkutan tentang berbagai hal itu ya ?. Maaf bukan jadi alasan, karena nir sila kedua atau karena bahagaian dari islamophobia,” jelasnya.
“Bahwa semangat pelawanan atas penjajahan zionis di Palestina yang kemudian menumbuhkan semangat berbagi dan membantunya, karena itu kejahatan kemanusian oleh buzzer dan segelintir eks elit dituduh ngawur, tak perlu dll dan bahkan nyata-nyata membela zionis biadab itu. Info mengehentak bahwa ternyata banyak senjata dibeli dari zionis itu,” tambahnya.
Nampaknyam kata Abdul Hakim Siagian, eskalasi ini akan terus memanas dan meruncing, apalagi pertarungan elit oligarki tentu dengan dukungan modal apakah lanjut periode ketiga berikutnya atau ganti orang.
“Dalam kondisi demikian ini ormas sipil dan tokoh masyarakat, khususnya dari kalangan Islam berpotensi jadi terget sasaran, kecuali yang sudah dijinakkan atau malah sudah ada yang jadi
penjilat. tentu mereka akan aman, bahkan dibagai remah-remah kekuasaan,” kata Abdul Hakim.
Abdul Hakim menegaskan, sejarah pasti akan mencatat semua itu, dan untuk itulah rakyat harus berperan, bersikap sesuai dengan Pancasila. Bukan jadi penghianatnya seperti Orla, Orba yang sekarang membenci tapi gandrung mencontohnya, kalau tak pas disebut lebih parah.
“Jadi prinsip menegakkan amar makruf dan tegas membarantas nahi munkar itu harus dan wajib tak kendur, walau banyak musuh yang harus dihadapi,” pungkasnya. (*)
