TAJDID.ID-Jakarta || Komnas HAM menghormati seluruh proses rekonstruksi yang dilakukan Bareskrim Polri terkait bentrok berujung penembaakan hingga menewaskan enam anggota Laskar FPI.
Rekonstruksi itu digelar aparat kepolisian pada Senin (14/12) dini hari, tanpa kehadiran perwakilan dari FPI.
“Kita menghormati rekonstruksi yang dibuat oleh pihak Polri. Itu kan versi mereka,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Jakarta, Senin (14/12).
Ia menegaskan, Komnas HAM sendiri akan tetap melakukan penelusuran fakta, data dan juga memanggil sejumlah pihak yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Termasuk memanggil Direktur Utama Jasa Marga dan Kapolda Metro Jaya yang dijadwalkan pada hari ini.
Kendati pihak kepolisian telah melakukan rekonstruksi, Komnas HAM akan tetap melakukan pemeriksaan dan penelusuran secara independen tanpa berafiliasi dengan pihak manapun.
“Tentu Komnas HAM dengan mandat yang ada sebagai lembaga negara independen menelusuri menurut data, informasi, yang kami kumpulkan sendiri. Nanti kami kroscek juga kepada pihak kepolisian, pihak lain, termasuk saksi-saksi lapangan yang sudah kami temui,” ujarnya.
Sejumlah anggota tim penyidik Bareskrim Polri memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. Rekonstruksi tersebut memperagakan 58 adegan kasus penembakan enam anggota laskar FPI di tol Jakarta – Cikampek KM 50 pada Senin (7/12/2020) di empat titik kejadian perkara.
Terkait bukti-bukti dan fakta yang telah ditemukan Komnas HAM, Taufan belum bisa membukanya kepada publik. Saat ini bukti-bukti tersebut masih dianalisis dan terus dilakukan pemeriksaan terkait kebenarannya.
“Kita tidak akan bicara tentang substansinya (bukti). Tapi tahapan itu sudah kita lakukan. Kita sudah tiga hari tiga malam ada di lapangan, mengkroscek semua bahan dan informasi-informasi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Taufan mengakui peristiwa bentrok berujung meninggalnya enam orang anggota Laskar FPI ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi Komnas HAM.
Apalagi, kata dia, Presiden Joko Widodo sendiri telah memberi kepercayaan kepada Komnas HAM untuk mengusut kasus tersebut.
“Bagi kami itu satu tantangan yang berat, kami harus mengungkap apa yang sebenar-benarnya. Bukan apa yang dimau oleh pihak tertentu. Kan pihak tertentu maunya digiring ke sini, yang di sana lain lagi. Kami tidak mau,” ujarnya. (*)
