TAJDID.ID~Medan 🔳 Perhelatan Piala Dunia 2026 yang sejatinya mengusung jargon solidaritas global dan inklusivitas kini dinilai ternoda oleh arogansi geopolitik Barat. Kasus penolakan visa dan interogasi intensif selama 11 jam yang dialami oleh wasit elit asal Somalia sekaligus CAF Referee of the Year 2025, Omar Abdulkadir Artan, di Bandara Internasional Miami, Amerika Serikat (AS), memicu gelombang kecaman internasional.
Menanggapi skandal tersebut, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FISIP UMSU) Medan, Shohibul Anshor Siregar angkat bicara. Ia menilai insiden ini bukan sekadar urusan kesalahan teknis birokrasi, melainkan manifestasi nyata dari ideologi baru Barat yang ia sebut sebagai Securitized Islamophobia (Islamofobia yang terstruktur dalam sistem keamanan nasional).
Kesalahkaprahan Struktural War on Terror”
AS masih terjebak dalam paranoia akut sisa-sisa doktrin War on Terror pasca-9/11 [As of June 2026]. “Kasus Omar Artan ini membongkar bagaimana hukum imigrasi mereka bekerja secara sewenang-wenang menggunakan tekno-rasisme,” ujar Shohibul Anshor di Medan, Minggu, 14 Juni 2026.
BACA JUGA: Diperlakukan Bak Teroris? Striker Irak Diinterogasi 7 Jam, Fotografer Tim Diusir!
Menurut Shohibul, dalih vetting concerns atau kemiripan nama yang dikeluarkan oleh otoritas U.S. Customs and Border Protection (CBP) adalah bentuk kriminalisasi ontologis terhadap subjek Muslim-Afrika.
“Sistem algoritma pengawasan perbatasan AS itu secara inheren bias. Ketika sebuah nama memicu alarm sistem (name-match anomaly), mereka tidak peduli bahwa subjek tersebut adalah profesional pemegang otoritas hukum tertinggi FIFA. Statusnya langsung direduksi menjadi sekadar angka statistik yang mencurigakan hanya karena ia seorang Muslim dan berpaspor Somalia. Ini adalah kesalahkaprahan struktural yang dipelihara negara adidaya,” tegasnya.
FIFA Mandul dan Tunduk pada Kapital
Kritik tajam Shohibul juga dialamatkan langsung kepada federasi sepak bola dunia, FIFA. Pernyataan Presiden FIFA Gianni Infantino yang meminta publik dunia untuk tetap “tenang dan santai” (chill and relax) menanggapi dideportasinya Artan dianggap sebagai bentuk kapitulasi moral institusi liberal demi uang.
“FIFA terbukti mandul dan menerapkan standar ganda yang menjijikkan. Ketika negara berkembang melakukan intervensi politik kecil pada federasi lokal, FIFA langsung menjatuhkan sanksi suspensi global. Tapi ketika AS—tuan rumah utama mereka yang memegang episentrum kapital—melanggar Pasal 3 Statuta FIFA tentang non-diskriminasi dengan mengusir perangkat pertandingan resmi, FIFA justru tak berkutik dan pasrah pada hukum domestik AS,” cetus dosen UMSU tersebut.
Hadiah Hiburan UEFA dan Ancaman Keadilan Global
Terkait langkah cepat UEFA yang mengaktifkan Memorandum of Understanding (MoU) kemitraan taktis dengan CAF untuk menunjuk Omar Artan memimpin laga Piala Super Eropa 2026 di Salzburg, Austria, Shohibul melihatnya sebagai fenomena Eurocentric Paternalism. “Langkah UEFA itu di satu sisi menyelamatkan muka dan karier Artan, namun di sisi lain bertindak sebagai alat sanitasi moral. Eropa memposisikan diri sebagai ruang penyelamat yang memberikan ‘hadiah hiburan’ agar gejolak kemarahan di Afrika mereda. Ini tidak menyelesaikan akar masalah rasisme perbatasan di Piala Dunia,” urainya.
Shohibul mengingatkan bahwa keadilan global dalam arsitektur modern saat ini sudah terfragmentasi.”Jika dunia diam saja melihat sewenang-wenangnya penegakan keamanan AS di Piala Dunia, maka inklusivitas dalam olahraga global ini hanyalah sebuah komoditas bisnis palsu yang bias ras, agama, dan kelas geopolitik.
Sudah saatnya sistem bidding tuan rumah mega-event di masa depan mewajibkan adanya jaminan hukum visa universal (Mega-Event Passport) yang mengikat, agar tidak ada lagi profesional Global South yang tubuhnya dikomodifikasi saat bermain, namun dikriminalisasi saat melintasi batas perbatasan Barat,” pungkas Shohibul. (*)
