Oleh: Shohibul Anshor Siregar
Artikel ini mengulas perjuangan Raja Sang Naualuh Damanik, penguasa ke-XIV Kerajaan Siantar, dalam melawan penjajahan Belanda di Sumatera Timur melalui pendekatan ontologis dan identitas. Penolakan tegasnya terhadap Perjanjian Pendek (Korte Verklaring) dipandang sebagai upaya menjaga kedaulatan tanah ulayat dan martabat rakyatnya dari eksploitasi kolonial. Strategi perlawanannya mencakup aliansi antar-kerajaan, perang gerilya, serta penguatan institusi adat Harungguan Bolon sebagai basis konsolidasi politik. Selain militer, ia mempertegas identitas melalui pembangunan infrastruktur dan keputusan memeluk agama Islam sebagai bentuk perlawanan kultural. Meski akhirnya diasingkan ke Bengkalis hingga wafat, nilai-nilai kepemimpinannya tetap hidup melalui delapan petuah moral yang dikenal sebagai Podah Sang Naualuh. Sumber ini sekaligus menekankan pentingnya pengakuan negara terhadap tokoh lokal guna melengkapi narasi sejarah nasional yang lebih inklusif.
Bayangkan sebuah pagi di beranda Rumah Bolon, pusat gravitasi kekuasaan Kerajaan Siantar. Di sana, seorang pemuda berwibawa, Sang Naualuh Damanik, berdiri tegak menghadapi utusan kolonial yang menyodorkan secarik kertas bernama Korte Verklaring. Bagi Belanda, itu hanya administrasi; bagi Sang Naualuh, itu adalah upaya pembunuhan karakter sebuah bangsa melalui tinta dan kertas.
Keputusan Sang Naualuh untuk tidak membubuhkan tanda tangannya bukan sekadar bentuk keras kepala seorang bangsawan. Ini adalah pertaruhan kedaulatan yang matang, sebuah penegasan bahwa identitas rakyat Simalungun tidak bisa dibeli dengan kenyamanan posisi di bawah telapak kaki Hindia Belanda. Mari kita telusuri lima dimensi perlawanan sang Raja yang melampaui sekadar angkat senjata.
Perlawanan Ontologis: Menolak Penghapusan Diri
Perlawanan Sang Naualuh adalah manifestasi dari apa yang disebut Frantz Fanon dalam The Wretched of the Earth sebagai sebuah kebutuhan ontologis. Ini bukan sekadar manuver politik untuk mempertahankan takhta, melainkan perjuangan untuk tetap “ada” sebagai manusia merdeka. Baginya, menjadi subjek kolonial berarti membiarkan esensi kemanusiaannya dihapus oleh narasi penjajah.
Panggung utama perlawanan ini adalah Harungguan Bolon, lembaga adat tertinggi tempat Sang Naualuh mengonsolidasikan kekuatan Raja Marpitu. Melalui forum ini, ia menegaskan bahwa eksistensi kerajaan bukan milik pribadi raja, melainkan jiwa kolektif rakyatnya.
“Perlawanan adalah kebutuhan ontologis, perlawanan yang bukan hanya politik, melainkan keharusan eksistensial bagi mereka yang ditindas.” — Frantz Fanon.
Kedaulatan di Atas ‘Kertas Pendek’ dan Ironi Hari Lahir
Penolakan terhadap Korte Verklaring adalah langkah berisiko tinggi demi melindungi tanah ulayat dari cengkeraman perkebunan asing. Sang Naualuh memahami bahwa tanda tangan tersebut akan menjadi legalitas bagi Belanda untuk menggerus sumber penghidupan rakyat Simalungun. Ia lebih memilih jalur perang gerilya daripada harus mengkhianati amanat leluhur yang telah menjaga Siantar sejak tahun 1350.
Puncak tekanan Belanda terjadi pada 24 April 1906, sebuah tanggal yang getir karena bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-35. Melalui Besluit No. 1, Gubernur Jenderal Van Heutsz mencabut kedaulatannya secara sepihak. Namun, sebelum “kejatuhan” administratif itu, Sang Naualuh telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin modern dengan membangun infrastruktur jalan sepanjang 50 kilometer yang menghubungkan Siantar hingga Bandar.
Diplomasi Regional: Melampaui Sekat Kedaerahan
Sang Naualuh tidak terjebak dalam semangat kedaerahan yang sempit; ia memiliki kesadaran geopolitik yang sangat maju pada zamannya. Ia membangun jaringan perlawanan yang solid dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Purba, Silimakuta, dan Dolok Silou. Strateginya memadukan kekuatan fisik dengan kecerdikan diplomasi luar negeri.
Ia terinspirasi oleh ketangguhan Tuan Rondahaim Saragih dari Kerajaan Raya, sosok yang digelari Belanda sebagai “Napoleon der Bataks”. Bahkan, Sang Naualuh tercatat pernah berupaya menjalin aliansi dengan pengusaha Jerman, Baron van Horn, untuk mengimbangi dominasi Belanda. Ini menunjukkan bahwa perlawanan Siantar digerakkan oleh visi intelektual yang luas, bukan sekadar amarah lokal.
Islam sebagai Pivot Spiritual dan Perisai Budaya
Pada tahun 1901, Sang Naualuh mengambil langkah berani dengan memeluk agama Islam, menjadikannya penguasa Simalungun pertama yang menjadi Muslim. Pilihan ini adalah sebuah afirmasi identitas yang strategis di tengah tekanan agenda kultural kolonial. Agama menjadi benteng pertahanan terakhir untuk menjaga martabat dan keaslian budaya rakyatnya dari asimilasi paksa.
Keteguhan ini mencapai puncaknya saat ia menerima misi penginjilan yang dipimpin oleh Ingwer Ludwig Nommensen di Rumah Bolon pada 1903. Sang Naualuh menyambut mereka dengan dingin dan menolak permintaan izin tersebut secara lugas. Bagi sang Raja, Rumah Bolon adalah simbol kedaulatan tempat nilai-nilai asing tidak bisa masuk tanpa penghormatan terhadap martabat tuan rumah.
Pengasingan dan Kegagalan Strategi ‘Divide et Impera’
Setelah ditangkap, Sang Naualuh dibuang ke Pulau Bengkalis pada tahun 1908. Belanda berusaha mematikan pengaruhnya dengan memisahkan sang Raja dari rakyatnya, namun semangatnya gagal dipadamkan. Di tanah pembuangan, ia bertransformasi menjadi guru mengaji dan mempelopori pembangunan Masjid Mubarak, membuktikan bahwa integritas seorang pemimpin tidak bergantung pada singgasana.
Upaya Belanda untuk merusak garis keturunannya melalui strategi divide et impera juga dilakukan dengan sangat licik. Putra sulungnya, Riah Kadim, diambil paksa untuk dididik oleh misionaris di Purba dan dibaptis dengan nama Waldemar sebagai upaya menciptakan raja boneka. Meski secara politik Belanda berhasil memecah keluarga, namun secara moral, mereka gagal menghapus warisan Podah Sang Naualuh, delapan petuah luhur yang hingga kini menjadi fondasi moral masyarakat Simalungun.
Mengembalikan Tempat Sang Naualuh dalam Narasi Bangsa
Sudah saatnya negara memberikan pengakuan nasional yang utuh bagi Sang Naualuh Damanik, sejajar dengan tokoh perlawanan besar lainnya. Nilai-nilai seperti keberanian, kejujuran, dan teguh pendirian yang ia wariskan bukan sekadar nostalgia sejarah, melainkan kompas moral bagi masa depan. Menghormati pahlawan lokal adalah cara kita memperkaya narasi kebangsaan agar tidak lagi bersifat sentralistik.
Pertanyaan Reflektif: Jika kedaulatan Anda hari ini ditukar dengan secarik kertas, apakah Anda akan memilih kenyamanan yang semu atau perlawanan yang abadi? (*)
