TAJDID.ID~Medan || Pembangunan Stadion Teladan dan revitalisasi Lapangan Merdeka di Medan mengalami keterlambatan signifikan yang berdampak pada masyarakat dan keuangan pemerintah daerah.
Ethics of Care menilai penyebab utama keterlambatan dan pemborosan proyek infrastruktur antara lain: perencanaan yang kurang matang tanpa studi kelayakan memadai, pengelolaan anggaran yang lemah dan kurang transparan, minimnya pemanfaatan teknologi modern, koordinasi antar-instansi yang kurang efektif, serta evaluasi dan monitoring proyek yang tidak konsisten. “Kondisi ini sering berujung pada pemborosan sumber daya dan hasil yang tidak maksimal,” ujar Farid Wajdi, Founder Ethics of Care, Senin (9/6).
Respons Publik
Farid mengungkapkan, publik menyampaikan kekecewaan karena fasilitas yang sudah lama dinantikan belum bisa digunakan sesuai jadwal, menghambat berbagai kegiatan olahraga dan sosial.
Selain itu, kritik pun muncul terkait manajemen proyek yang dianggap kurang transparan dan koordinasi antar-instansi yang belum optimal.
“Publik serta pemangku kepentingan menuntut penjelasan jelas soal keterlambatan dan jadwal penyelesaian yang pasti, bahkan ada desakan evaluasi terhadap kontraktor proyek,” ujar Anggota Komisi Yudisial 2015-2020 ini.
“Dan kita tahu, pemerintah merespons dengan meningkatkan komunikasi publik dan berupaya mempercepat pengerjaan melalui penambahan sumber daya,” imbuh Farid.
Dampak bagi Publik
Keterlambatan ini memaksa masyarakat menunggu lebih lama untuk mengakses fasilitas penting, yang berpotensi menghambat berbagai aktivitas olahraga dan event sosial.
Selain itu, tertundanya proyek menyebabkan hilangnya peluang ekonomi lokal, karena stadion dan lapangan ini biasanya menjadi pusat kegiatan yang dapat mendongkrak pariwisata dan pendapatan daerah. “Kecewa atas keterlambatan ini, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan pengelola proyek pun semakin tergerus,” ujar Farid.
Dampak pada Anggaran Pembangunan
Ethics of Care juga menilai, proyek yang molor juga berimbas pada pembengkakan biaya akibat penambahan waktu pengerjaan, naiknya harga bahan bangunan, dan kebutuhan operasional yang lebih lama.
Dana tambahan juga dibutuhkan untuk memperbaiki perubahan teknis dan perizinan yang muncul selama proses. Risiko denda atau klaim kontrak pun mengintai, tergantung siapa yang mengalami keterlambatan pembayaran atau pelaksanaan. “Akibatnya, pembengkakan anggaran ini dapat menyedot dana yang semestinya dialokasikan untuk proyek infrastruktur atau program publik lain,” kata Farid.
Untuk mengurangi dampak negatif ini, Ethics of Care menyarankan pemerintah dan pihak terkait perlu memperbaiki manajemen proyek, meningkatkan transparansi komunikasi, serta menerapkan mitigasi risiko yang efektif agar keterlambatan bisa diminimalisir dan manfaat fasilitas dapat segera dirasakan masyarakat. (*)
