Oleh: M. Risfan Sihaloho
Pesta demokrasi Pemilihan umum (pemilu) merupakan fenomena global yang sangat populer, baik di negara yang telah maju dan mengklaim matang demokrasinya, maupun negara berkembang yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi. Pemilu menjadi semacam ritual wajib yang mutlak diselenggarakan untuk memastikan hidup-matinya demorasi di suatu negara.
Kendati demikian, pengalaman berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa pemilu masih saja diwarnai oleh berbagai pelanggaran dan kecurangan (electoral malpractices), termasuk di republik ini.
Maka untuk bisa menyelenggarakan Pemilu yang berkualitas, oleh banyak pemikir politik disarankan untuk senantiasa memperhatikan persoalan integritas pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
Bila ditinjau dari sudut pandang aspek perilaku politik massa, integritas pemilu dipercaya dapat memacu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Selain itu, integritas pemilu juga dipandang efektif untuk mengatasi konflik dan gangguan keamanan serta manfaat lainnya untuk pembangunan sistem politik yang kondusif.
Sebaliknya, jika miskin integritas atau diwarnai dengan berbagai kecurangan, maka otomatis akan menurunkan kualiatas perheletan demokrasi tersebut. Akibat rendahnya integritas, kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik akan tergerus, dan pada gilirannya akan berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada saat pemungutan suara. Bahkan dalam batas tertentu, ketiadaan integritas potensial memicu konflik, protes, kerusuhan massa dan kekerasan, dan pada akhirnya akan melemahkan legitimasi sistem demokrasi .
Selama ini, penyelenggara pemilu dinilai sebagai faktor paling krusial dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Makanya, dalam setiap pelaksanaan Pemilu, penyelenggara pemilu selalu menjadi sorotan terkait persoalan integritas ini.
Penyelenggara pemilu mempunyai posisi yang strategis sehingga penyelenggara pemilu haruslah selalu menjunjung tinggi integritas. Proses yang benar dalam melaksanakan semua tahapan pemilu menjadi ukuran integritas atau tidaknya sebuah pelaksanaan pemilu.
Menurut Administration and Cost of Elections (ACE) Project, setidaknya ada 7 ( tujuh) prinsip dasar yang wajib diperhatikan oleh penyelenggara pemilu terkait urgensi integritas tersebut.
Pertama, independensi. Prinsip ini menegaskan posisi penyelenggara yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pihak eksekutif ataupun pihak yang berkepentingan dalam politik praktis.
Kedua, imparsialitas. Penyelenggara pemilu haruslah menunjukkan sikap dan perilaku yang adil dan setara kepada semua pihak yang terlibat dalam pemilu. Ketiga, integritas; penyelenggara pemilu memiliki sikap integritas jika ditopang oleh kemandiriannya yang penuh dalam melakukan kontrol semua proses pemilu, termasuk penetapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.
Keempat, transparansi. Penyelenggara harus menunjukkan sikap transparansi untuk menghindari segala prasangka dan kecurigaan terhadap proses pemilu yang cenderung penuh intrik kepentingan politik.
Kelima, efisiensi. Penyelenggara juga harus mempertimbangkan aspek efisiensi dana publik dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, tuntutan agar penyelenggara dapat mengimplementasikan standar efisiensi di setiap tahapan menjadi penting dilakukan agar terjadi peningkatan kepercayaan publik.
Keenam, profesional. Semua staf penyelenggara pemilu dapat melakukan pekerjaannya dengan baik berdasarkan keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Sikap profesionalitas ini juga menjadi penting agar penyelenggara mendapat kredit pujian dari pihak-pihak yang selalu memantau penyelenggaraan pemilu.
Ketujuh, berorientasi pelayanan. Penyelenggara pemilu dapat membangun sebuah skema standar pelayanan dalam setiap tahapan pemilu yang nantinya dapat berkontribusi terhadap kepercayaan publik dalam penyelenggaraan pemilu.
Kemudian ada empat hal yang bisa disorot dalam hal integritas proses, yakni terkait sengketa proses dan penegakan hukum, akuntabilitas dana kampanye, soal integritas hak pilih warga negara dan praktik ilegal di penyelenggaraan Pilkada.
Sedangkan terkait hasil, maka publik disarankan untuk menggunakan informasi rekam jejak calon sebagai dasar untuk memilih. Jangan biarkan daerah kita dipimpin oleh orang yang jadi bagian tindak pidana korupsi atau orang yang tidak bisa melakukan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Begitulah. Bagi para penyelenggara pemilu, integritas menjadi sangat penting karena dengan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas akan mampu menghasilkan para pemimpin daerah yang berintegritas pula. Pemilu sebagai bagian dari perwujudan demokrasi diharapkan dapat memilih para pemimpin yang mempunyai legitimasi yang kuat di tengah-tengah rakyat.
Dan selanjutnya harus dipahami, bahwa legitimasi tersebut bukan hanya berasal dari norma-norma yang terkandung dalam undang-undang saja, akan tetapi legitimasi itu juga diperoleh dari sebuah proses pemilu yang demokratis dan berintegritas dengan melibatkan seluruh rakyat. Dengan demikian pemilu itu bukan hanya dilihat dari tahapan-tahapanya yang berjalan dengan baik akan tetapi juga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak termasuk peserta pemilu dan masyarakat.
Kepercayaan masyarakat merupakan suatu keniscayaan yang harus dibangun secara terus menerus oleh penyelenggara pemilu terutama KPU dan Bawaslu. Untuk membangun kepercayaan masyarakat tentulah bukan hal yang mudah, diperlukan kerja keras untuk selalu membangun integritas para penyelenggara pemilu dan membangun sistem yang transparan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara partisipatif.
Sekarang bangsa kita lagi demam Pilkada 2024. Menurut laporan data dari KPU, total daerah yang mengikuti penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia adalah sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Dengan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak pada Rabu, 27 November 2024.
Tentunya ini menjadi tantangan bagi kita semua. Jika dalam perhelatan akbar demokrasi ini prinsip integrasi bisa dijaga dan ditegakkan dengan baik, maka insya Allah akan berjalan lancar.
Namun jika integritas pemilu terabaikan, boleh jadi Pilkada 2024 justru akan menghasilkan sesuatu yang kontraproduktif bagi kehidupan demokrasi kita. (*)
