TAJDID.ID~Medan || Pemerhati dunia politik FISIP UMSU, Shohibul Anshor Siregar menanggapi wacana poros keempat jelang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang terasa terus mengemuka belakangan ini.
“Tetapi saya kira itu akan sangat tergantung pada keberanian elit partai-partai untuk menyeberang keluar dari arahan visible hand yang terus menerus bercawe-cawe,” ujar Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PW Muhammadiyah Sumut ini, Selasa (6/9).
Shohibul mengungkapkan, banyak orang menilai pemerintahan sekarang bukanlah sekadar gambaran keutuhan sebuah koalisi pemerintahan, tetapi lebih dari itu adalah penyatuan kekuatan-kekuatan politik berdasarkan catatan cacat-cela hukum para Ketua Umum partai politiknya yang potensil menjadi kasus pidana, khususnya korupsi.
Sebagai contoh dapat ditilik dari video viral Masinton Pasaribu dari PDIP kemaren yang menuding politisasi hukum di balik pemanggilan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasusnya (tempus delicti) terjadi 2012. Tiba-tiba diungkit kembali begitu Muhaimin Iskandar dideklarasikan menjadi Cawapres yang dipasangkan dengan Anies Rasyid Baswedan,” kata Shohibul.
Jadi, kata Shohibul, menurut kalkulasi statistik kekuatan partai sangat mungkin munculnya poros keempat itu. Bahkan menurut Shohibul semestinya sudah sejak awal wacana itu muncul.
Namun, pertanyaan yang kemudian muncul adalah, adakah keberanian para Ketua Umum Partai?
“Sebetulnya semua kader partai terutama di grassroot sangat menginginkan Ketua Umum mereka memiliki kiprah politik nasional yang menunjukkan kewibawaan membanggakan, antara inisiatifnya untuk menjadi pemain tangguh dalam perebutan puncak kekuasaan,” tegas Shohibul. (*)
