Lebih jauh, dua penerima Nobel lainnya, Higgs dan Brenner, menyatakan bahwa banyak penerima Nobel termasuk mereka sendiri tidak akan bisa bertahan dalam sistem akademik sekarang yang menerapkan budaya ‘publikasi atau punah’ (publish or perish) (13). Praktek pelaporan dan evaluasi kinerja ilmiah yang dilakukan terus menerus dalam setahun seperti yang dilakukan di Indonesia sekarang meniscayakan pemecatan para pemenang Nobel ini karena sedikitnya jumlah publikasi yang mereka hasilkan sehingga tidak memenuhi kriteria-kriteria kinerja yang ditetapkan sekarang (14).
Brenner, yang sekarang berbasis di Singapura, bahkan berpendapat bahwa praktek penelaahan atau peninjauan sejawat (peer review) yang dilakukan oleh hampir semua jurnal sekarang telah terkorupsi dan menghambat perkembangan sains (15). Praktek ini mendorong penerbitan karya-karya yang tidak menonjol karena para editor dan penelaah belum tentu memiliki kemampuan untuk menilai karya yang dibacanya. Banyak penerbit mempekerjakan ilmuwan gagal atau editor gila kuasa yang tidak peduli dengan inovasi dan penemuan, hanya keberlanjutan karir mereka (16).
Pendapat Brenner ini seolah terkonfirmasi oleh temuan Juan Miguel Campanario pada tahun 1995 dalam makalah berjudul Commentary: On Influential Books and Journal Articles Initially Rejected because of Negative Referees’ Evaluations (17). Lebih baru, pada tahun 2009 Campanario mencatat dalam makalah berjudul Rejecting and resisting Nobel class discoveries: accounts by Nobel Laureates bahwa ada minimal 36 penerima Nobel yang mengalami penolakan untuk menerbitkan karya-karya mereka yang berisi penemuan-penemuan yang kemudian akan membuat mereka mendapatkan Nobel (18). Dari 36 ini, 19 penerima Nobel bahkan mengalami hambatan secara luas terhadap temuan-temuan mereka dari komunitas ilmiah itu sendiri (19).
Tidak kalah kritisnya, Stiglitz dan Sulston mengecam rezim hak kekayaan intelektual (HAKI) sekarang, yang malah sedang dimulai diikuti di Indonesia, karena lebih banyak menutup akses kepada pengetahuan daripada menyebarluaskannya (20). Menurut mereka, praktek ini menghambat perkembangan sains dan teknologi. Stiglitz menambahkan bahwa rezim HAKI sekarang memperlebar jurang antara negara karena negara-negara pasca-kolonial jadi kurang atau bahkan tidak memiliki akses terhadap pengetahuan dan pengobatan terbaru akibat biaya akses yang mahal. Sulston menandaskan bahwa sains berkembang berdasarkan kebutuhan dan keingintahuan, sehingga penguasaan sektor privat yang non-demokratis terhadap sains mengalihkan fokus kepada penelitian-penelitian yang hanya bisa menghasilkan keuntungan secepat-cepatnya daripada yang bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada umat manusia (21).
Salah satu solusi yang ditawarkan dan dipraktekkan para penerima Nobel di atas adalah sains terbuka, atau lebih luas lagi, demokratisasi pengetahuan. Pandangan mereka ini diwakili Schekman yang menganjurkan para pembuat kebijakan dan pendana penelitian yang berperan dalam evaluasi kinerja ilmuwan untuk memboikot atau mengabaikan prestise jurnal dan faktor dampaknya sebagai tolok ukur kualitas (22). Mereka juga menghimbau para ilmuwan dan peneliti untuk menghindari penyebutan indeksasi jurnal dan faktor dampak dalam biodata mereka agar terbentuk budaya penilaian yang benar-benar berdasarkan pembacaan langsung terhadap karya-karya mereka, bukan perkiraan-perkiraan dari prestise dan faktor dampak yang terbukti lebih banyak mudarat dari manfaat.
Untuk konteks negara pasca-kolonial seperti Indonesia, gerakan sains terbuka dan demokratisasi pengetahuan dapat mempertimbangkan tujuh prinsip yang disusun Open and Collaborative Science in Development Network (OCSDNet) dalam Manifesto Sains Terbuka mereka (23). OCSDNet mengegaskan bahwa sains terbuka dan kolaboratif seharusnya: (1) Mengizinkan terciptanya ruang pengetahuan bersama dimana setiap orang dapat memutuskan bagaimana pengetahuan dihasilkan dan memenuhi kebutuhan mereka; (2) Mengakui keadilan kognitif dan pemahaman yang beragam terhadap penciptaan pengetahuan dan produksi ilmiah; (3) Mempraktekkan keterbukaan kondisional dengan memperhatikan konteks, kekuasaan, dan kesenjangan dalam produksi pengetahuan.
Selanjutnya: (4) Mengadvokasi hak setiap individu atas penelitian dan mengizinkan berbagai bentuk partisipasi dalam semua tahapan penelitian; (5) Menumbuhkan budaya kolaborasi berkeadilan antara ilmuwan dan aktor-aktor sosial terkait yang mendorong penciptaan bersama dan inovasi yang berguna untuk masyarakat; (6) Memberi insentif kepada infrastruktur inklusif yang memberdayakan semua orang dengan berbagai kemampuan untuk membuat dan menggunakan teknologi terbuka dan mudah diakses; (7) Memperjuangkan penggunaan pengetahuan sebagai jalan untuk pembangunan berkelanjutan yang mempersiapkan setiap orang untuk memperbaiki kondisi bumi dan penghuninya.
Mimpi Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan konstitusinya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (24) sepertinya hanya bisa terwujud melalui jalan sains terbuka dan kolaboratif yang prinsip-prinsipnya cukup dicerminkan oleh manifesto OCSDNet. Upaya-upaya demokratisasi yang selama ini berlangsung relatif cukup baik di Indonesia dalam bidang sosial dan politik perlu dikembangkan dalam usaha-usaha pendidikan, penelitian, dan pengabdian, yang semuanya bersumber dari demokratisasi pengetahuan. Para ilmuwan dan pembuat kebijakan di Indonesia akan sangat bijak jika tidak melawan arus demokratisasi ini. Mereka seharusnya bisa dikenang dengan manis karena berada pada sisi sejarah yang benar (the right side of history) dengan warisan kuat (strong legacy) untuk bangsa dan umat manusia. (*)
Rujukan:
(1) https://www.insidehighered.com/quicktakes/2019/03/13/norwegian-universities-ditch-elsevier (2) http://eisz.mtak.hu/index.php/en/283-hungarian-consortium-terminates-negotiations-with-elsevier.html (3) https://www.universityofcalifornia.edu/news/why-uc-split-publishing-giant-elsevier (4) https://www.nature.com/articles/d41586-018-05754-1 (5) https://blogs.plos.org/absolutely-maybe/2018/07/30/europe-expanded-the-no-elsevier-deal-zone-this-could-change-everything/ (6) https://www.techdirt.com/articles/20190304/09220141728/big-win-open-access-as-university-california-cancels-all-elsevier-subscriptions-worth-11-million-year.shtml (7) https://en.wikipedia.org/wiki/H-index#Criticism (8) https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0187394 (9) https://replicationindex.com/2016/01/31/a-revised-introduction-to-the-r-index/ (10) https://peerj.com/benefits/ (11) https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/dec/09/how-journals-nature-science-cell-damage-science (12) https://www.theguardian.com/science/2013/dec/09/nobel-winner-boycott-science-journals (12a) https://www.sciencemag.org/news/2018/10/what-massive-database-retracted-papers-reveals-about-science-publishing-s-death-penalty (12b) https://retractionwatch.com/the-retraction-watch-leaderboard/top-10-most-highly-cited-retracted-papers/ (13) https://www.theguardian.com/science/2013/dec/06/peter-higgs-boson-academic-system (14) https://www.theguardian.com/science/2013/dec/06/peter-higgs-interview-underlying-incompetence (15) https://web.archive.org/web/20140304092305/http://kingsreview.co.uk/magazine/blog/2014/02/24/how-academia-and-publishing-are-destroying-scientific-innovation-a-conversation-with-sydney-brenner/ (16) https://retractionwatch.com/2014/03/03/nobel-prize-winner-calls-peer-review-very-distorted-completely-corrupt-and-simply-a-regression-to-the-mean/ (17) https://eric.ed.gov/?id=EJ499790 (18) https://evolutionnews.org/2013/12/sign_of_the_tim/ (19) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11192-008-2141-5 (20) https://www.iatul.org/about/news/intellectual-property-regime-stifles-science-and-innovation-nobel-laureates-say (21) https://www.ip-watch.org/2008/07/07/intellectual-property-regime-stifles-science-and-innovation-nobel-laureates-say/ (22) https://theconversation.com/how-to-break-free-from-the-stifling-grip-of-luxury-journals-21669 (23) https://ocsdnet.org/manifesto/open-science-manifesto/ (24) http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf
