TAJDID.ID~Jakarta || Pengurus Besar Perkumpulan Advokat Sumatera Utara (PB-PASU) silaturahim kebangsaan ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta yang berkantor di Jl. Keramat Raya No. 49 Jakarta Pusat pada Jum’at, 23 Desember 2022.
Silaturahim kebangsaan ini merupakan rangkaian kegiatan PASU Go Nasional dalam rangka menyemarakkan Safari MILAD Ke-1 PB-PASU.
Rombongan safari Milad PASU dipimpin langsung Eka Putra Zakran, SH MH Ketua Umum, Tuseno, SH Wasekjend, Imam Rusyadi Pangat, SH Ketua Panitia Milad, M. Irfan Batubara, SH, Dir Infokom, Debreri Sembiring, SH Dir Diklat, Muhardi, SH, Dir Narkotika dan Zuhri Tanjung, SH, anggota baru PB-PASU.
Para delegasi disambut hangat oleh Prof. Agus Suradika, Wakil Ketua PWM Korbid Majelis Hukum dan HAM (MHH), M. Danil, SH, Sekretaris MHH, Muklis Ali, Wakil MHH, Ateng, Wakil Ketua MHH, Ramlan, Bendahara dan Abdul Halim Wakil Sekretaris MHH PWM DKI Jakarta.
Eka Putra Zakran, SH MH (Epza) Ketum PASU menyatakan, kedatangan pihaknya berkunjung ke PWM DKI dalam rangka silaturahim kebangsaan dan Safari Milad PASU Go Nasional.
“Dapat saya jelaskan bahwa di PASU para anggotanya adalah kelompok milenial, yang terdiri dari banyak latar belakang organisasi advokat seperti anggota Peradi, Ikadin, AAI dan KAI, semuanya bergabung disini membawa semangat mesin turbo dengan motto Amanah Profesional. Misi besar PASU go nasional salah satunya adalah kampaye PB-PASU secara nasional dan upaya percepatan pengembangan atau pemekaran untuk membentuk PC PASU DKI Jakarta,” ungkap Epza.
Disamping itu, kata Epza, syarat untuk pembentukan PC PASU dalam AD/ART dan Akta Notaris PASU cukup 30 advokat.
“Kalau sudah terpenuhi 30 advokat, maka layak didirikan PC PASU, apalagi untuk PC PASU DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, tentu pembentukannya menjadi skala prioritas bagi PB-PASU,” jelasnya.
Prof Agus Suradika, Wakil Ketua PWM Korbid MHH menyatakan, dulu kritik saya kepada kawan-kawan pegiat hukum mereka merasa sukses ketika mampu membuat UU, tapi belum tentu sukses dalam penerapannya, artinya mereka hanya pandai membuat hukum tapi aplikasinya nol. Namun demikian, saya pernah juga ikut mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Nah, tugas mulia PASU saat ini adalah menegakkan keadilan.
Masih menurut Agus, dalam teori negara hukum, hukum sejatinya menjadi panglima, tapi saya lihat sekarang politik yang jadi panglima. Saya berharap bisa membentuk PASU Jakarta melalui MHH PWM DKI Jakarta.
“Hemat saya penegakan hukum hanya bisa ditegakkan jika aparat hukum mengenal halal dan haram. Di tengah masyarakat misalnya bukan lagi rahasia umum, untuk menjadi penegak hukum, politisi seperti DPR pakai uang,” ujarnya.
“Nah, kalau semua hal pakai uang maka akan terjadi konspirasi mengubah uang untuk mengembalikan modal. Uang saya lihat sekarang adalah segala-galanya, apa yang tidak bisa dibeli dengan uang, apa saja bisa dibeli, hukum pun saya lihat bisa dibeli. Untngnya saya belajar tentang hukum, walau saya bukan advokat tapi urusan non litigasi, saya bisa,” sebut Agus.
Sementara itu M. Danil, SH, Sekretaris MHH PWM DKI Jakarta menyatakan, mengumpulkan para Advokat tentu tidaklah mudah.
“Melihat tumbuh kembang PASU saat ini, kita banyak belajar juga jadinya sama Bung Epza, karena sebagai mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, Bung Epza ternyata mampu mengumpulkan para advokat. Kami tentu bangga dan senang PASU mau bekerjasama dengan MHH PWM DKI Jakarta,” tandas Danil. (*)
