TAJDID.ID~Medan || Anggota DPR RI, Fadli Zon mengatakan, rencana Kepolisian Republik Indonesia untuk membentuk satuan tugas politik identitas, yang disebut sebagai Satgas Nusantara, untuk mengawal seluruh proses Pemilu 2024, adalah sesuatu yang berlebihan.
“Kalau tujuannya sebatas mencegah “hoax”, tak ada masalah. Namun, ada banyak hal yang perlu dijelaskan sebelum Polisi menempatkan isu “politik-identitas” seolah adalah kejahatan atau tindakan melawan hukum,” tulis Fadli Zon dalam sebuah thread yang diposting akun twitter @fadlizon, Rabu (29/6/2022).
“Misalnya, apa yang dimaksud sbg “politik identitas”, sehingga kemudian harus diperangi? Sejak kapan “politik identitas” menjadi kejahatan di mata hukum, atau dianggap sebagai kejahatan Pemilu? Apa dasar hukum dan dasar akademik menempatkan “politik-identitas” sebagai kejahatan? Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab karena sebagai orang yang belajar ilmu politik dan teori pembangunan, saya diajari bahwa wacana “ethno-politics”, misalnya, justru bagian dari teori kritis,” imbuhnya.
POLITIK IDENTITAS BUKAN ANCAMAN DEMOKRASI. (A thread)
— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) June 29, 2022
Fadli Zon menuturkan, dulu dengan alasan pembangunan Pemerintah seolah boleh melakukan apa saja terhadap masyarakat lokal, termasuk menggusur mereka dari teritori yg merupakan lingkungan hidup, sosial, kultural dan ekonominya. Tapi praktik itu kemudian dikritik oleh wacana ethno-politics.
“Kalau kita hari ini mengenal dan menerima konsep “masyarakat adat” sebagai pihak yg harus dihormati hak-hak dan suaranya dlm proses demokrasi politik dan ekonomi, maka konsep itu lahir dari wacana ethno-politics. Jadi, jahat dan negatifnya di mana? Afirmasi pada “orang asli” bahkan ada dalam aturan kita,” tanya Fadli Zon.
Secara akademis, kata Fadli Zon, konsep “politik identitas” bersifat netral. Dalam banyak kasus, politik-identitas justru digunakan sebagai wacana inklusif untuk membela kelompok termarjinalkan, yang selama ini telah diperlakukan tidak adil oleh negara. Francis Fukuyama menyebutnya sebagai “isothymia”, yaitu suatu perjuangan untuk mendapatkan pengakuan (recognition) serta martabat (dignity).
“Jadi, menurut saya bahaya sekali jika aparat penegak hukum atau institusi negala secara insinuatif tiba-tiba menempatkan politik-identitas sebagai wacana kotor, atau jahat, yang harus diperangi. Dasar hukum dan dasar akademisnya apa?,” tukasnya.
“Sebagai bangsa yang majemuk, kita memang rentan terhadap konflik berbasis identitas. Namun, mengeksploitasi kekhawatiran atas nama politik-identitas secara konseptual jelas salah. Ada dua argumentasinya,” tegasnya lagi.
Baca juga:
- Hentikan Kesalahpahaman Atas “Politik Identitas”
- Tidak Ada yang Salah dengan Politik Identitas
- Tanpa Identitas Politik itu Hampa
- Chusnul Mar’iyah: Politik Identitas Bukan Sumber Pembelahan Pilpres
Pada dasarnya identitas tidak dapat dipisahkan dari politik. Bahkan semua yang berkaitan dengan politik sebenarnya selalu terkait dengan identitas, baik itu agama, ideologi, ras, dan kelas.
“Pemilihan kepala daerah misalnya, seringkali mempertimbangkan asal daerah, kadang latar belakang agama, bahkan ras,” ungkapnya.
Lebih lanjut Fadli Zon menjelaskan, menurut para ahli filsafat politik, seperti Charles Taylor, atau Amy Gutmann, politik identitas adalah sesuatu tak bisa dipisahkan dari perjuangan politik demokrasi. Semua manusia pasti punya identitas, dan identitas itulah yg mereka perjuangkan dalam proses demokrasi.
Amy Gutman, dalam bukunya, “Identity in Democracy” (2003), jelas menulis bahwa penggunaan identitas dlm politik adalah sah. Identitas dalam demokrasi, apalagi di tengah masyarakat yg majemuk, merupakan bentuk agregasi sosial yg merefleksikan kepentingan masyarakat itu sendiri.
Politisi Gerindra ini menegaskan, sejak awal dirinya berpendapat bahwa ancaman keterbelahan bukanlah politik-identitas, melainkan kesenjangan ekonomi yang mengganggu rasa keadilan sosial.
“Sejak awal saya berpendapat bahwa ancaman keterbelahan kita bukanlah politik-identitas, melainkan kesenjangan ekonomi yg mengganggu rasa keadilan sosial. Inilah yang dipotret oleh Norris dan Inglehart ketika menelusuri penyebab utama lahirnya populisme. Keduanya sepakat bahwa populisme akan selalu terkait dengan kesenjangan ekonomi dan benturan kebudayaan,” tulis Fadli Zon.
Aparat Jangan Jadi “Polisi Demokrasi”
Dalam konteks Indonesia, lanjut Fadli Zon, gesekan antar kelompok di tengah hajatan politik bukanlah berangkat dari tergerusnya komitmen masyarakat terhadap persatuan, tapi lebih karena dipancing oleh meningkatnya ketidakadilan sosial, politik, hukum dan ekonomi.
“Inilah yang menjadi faktor utama keterbelahan politik belakangan ini,” tegasnya.
“Jika pemerintah taat kepada prinsip good governance, clean governance, hukum ditegakkan secara adil, peraturan perundangan disusun dengan melibatkan masyarakat, kebijakan publik tidak mencederai rasa keadilan masyarakat, saya kira tidak akan muncul gesekan berarti,” imbuhnya.
Di samping itu, kata Fadli Zon, gesekan juga terjadi karena lemahnya pemimpin. Pemimpin kita tak pernah “sabdo pandito ratu”, ucapannya tidak menyatu dengan perbuatannya, sehingga menimbulkan public distrust, ketidakpercayaan publik.
“Saya melihat wacana politik-identitas ini telah dikampanyekan sedemikian rupa, seolah otomatis negatif, sebagai upaya menekan kelompok politik tertentu. Apalagi, selama ini isu politik-identitas memang dinilai menurut standar ganda dalam dunia politik kita,” kata Fadli Zon.
“Tahun 2019, ketika Presiden Jokowi jelas-jelas memilih seorang kyai sebagai calon wakil presidennya, kenapa tak ada yg melihat strategi politik itu sebagai politik-identitas, misalnya?,” tanya Fadli Zon.
Itu sebabnya, kata Fadli Zon, jangan gegabah dan harus hati-hati dalam mendudukkan apa yang dimaksud dengan politik-identitas. Menurutnya, tanpa argumentasi akademis dan hukum yang memadai, lontaran terkait politik-identitas bisa mencederai proses demokrasi Pemilu 2024.
“Jangan sampai aparat kita menjadi “Polisi Demokrasi”, yang bisa mendefinisikan persoalan-persoalan demokrasi hanya menurut persepsi sendiri,” pungkasnya. (Mursih)
Baca juga: