Demokrasi-Kapitalisme
Wajar bila kepada muslim di Indonesia disebar virus aneh di atas. Walau hingga kini “ramalan” John Esposito mengenai revivalisme Islam belum juga terjadi, namun kekuasaan Islam tampaknya selalu dicitrakan oposan yang mengkhawatirkan bagi duet ide politik antara demokrasi-kapitalisme, bukannya sosialisme-komunisme. Bukankah Rusia dan China sekarang pun lebih tertarik dengan pundi-pundi yang ditawarkan kapitalis? Bahkan, mereka pun menjelma menjadi sosok kapitalis itu sendiri. Sosialisme-komunisme mungkin sudah terlalu bosan dan lelah untuk hidup miskin ataupun hidup di antara orang miskin.
Memang, akan terasa bombastis bila menuduh “demokrasi” berduet ceria dengan kapitalisme. Akan ada pendapat kalau suara rakyat adalah suara yang murni, suci, dan bahkan dia adalah suara tuhan. Demokrasi adalah sebuah kemurnian, keadilan, kontrol terhadap otoritarian, anti-tesis fir’aunisme, dan seterusnya.
Tapi begini saja, bagaimana kalau uang mampu membeli suara rakyat yang Anda kagumi itu? Anda tahu berapa biaya kampanye seorang bandar kasino seperti Donald Trump? Washington Post, surat kabar terkemuka AS, pernah melansir data yang dikeluarkan oleh Federal Election Commission yang menyatakan hingga 31 Desember 2016, dana kampanye yang dikumpulkan dua kandidat Presiden AS adalah US$1,4 Miliar (Hillary Clinton) dan US$957,6 Juta (Donald Trump). Anda boleh mengali angka di atas dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat itu. Jadi, letakkan demokrasi di tangan kananmu dan uang di tangan kirimu, dan ukurlah, kira-kira timbangannya berat yang mana?
Seperti diketahui, jalinan koorporat dengan politik sudah banyak ditulis dan diprotes penyokong demokrasi yang masih juga terus terbuai mimpi-mimpi politik surgawi. Tapi apa mau dikata, dengan peta dunia global yang lebih menguntungkan negara-negara elit dunia, maka negara-negara dunia ketiga akan mengalami ketergantungan yang terus-menerus, baik diciptakan sengaja maupun sebuah keterpaksaan. Jadi, ada dua himpunan yang kontradiktif: negara borjuasi dan proletar. Negara borjuasi menguasai sumber daya alam, politik dan ekonomi, serta negara-negara yang menjadi buruh pekerja dan konsumen dari negara borjuasi itu. Negara yang kaya sumber daya alam seperti Indonesia susah pula dimasukkan dalam kumpulan negara borjuasi itu. Memiliki sumber daya alam, tentu saja beda maknanya dengan menguasai sumber daya; memiliki belum berarti menguasai. Kalau maknanya sama, maka antara pemerintah Indonesia dengan Freeport tentu tidak perlu ribut-ribut bukan?
Islam mungkin saja dapat menjadi anti-tesis dari peta global itu. Walau harus disertai catatan, kemampuan agama dalam agregasi politik dilakukan oleh kekuasaan di seluruh agama, bukan Islam saja. Partai Demokrat dan Republik di AS sangat memerhitungkan konservatisme dan liberalisme dalam Kristen, baik unsur Katolik, Protestan, Evangelis dan sekte-sekte lainnya. Myanmar hingga kini terus membutuhkan para rahib Budha, Hindu di India, Inggris dengan identitas salib Saint George di benderanya, dan seterusnya. Jangan lupakan pula saat klub sepakbola seperti Real Madrid dan Barcelona yang menghapus identitas salib di lambang klubnya dalam ekspansi penjualan produk-produknya di negara Timur Tengah yang mayoritas muslim.
Namun ketika format aqidah tauhid umat Islam yang tergambar dalam frasa “la ilaha illallah muhammad rasulullah” yang secara sosial politik mempunyai fungsi integrasi, diimplementasikan dalam fundamen dan struktur legal kekuasaan, penolakan segera terjadi. Karena itu, hal tersebut lebih dimungkinkan karena negasi kekuasaan di luar Islam. Perdebatan soal sekulerisme dan Islam holistik di internal Islam pun dapat diletakkan dalam kerangka pengaruh serupa dan bukan berkisar pada pewacanaan intelektual dan teologis semata. Jadi, ini di antaranya adalah persoalan peta politik negara borjuasi yang terus mencengkram politik Islam yang sayangnya berada dalam kotak “proletar” atau katakanlah posisi mustadhaafin. Karena itu pula, menghadap-hadapkan antara Islam dan demokrasi model borjuasi, pada dasarnya bagian dari plot itu juga. Termasuk pula dengan ide nasionalisme.
