TAJDID.ID~Tuban || Sejak tahun 2021, Politeknik Pelayaran Surabaya oleh pemerintah melalui Kementrian Perhubungan mendapat tugas sebagai penyelenggara Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM).
Bertempat di Pop Hotel Surabaya, Rabu (26/1/2022), Politeknik Pelayaran Surabaya kembali menyelenggarakan DPM yang diikuti oleh beberapa SMK, salah satunya SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban.
Sebanyak 80 taruna dari SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban yang mendapat kesempatan mengikuti Diklat tersebut setelah melalui seleksi.
Mufid Tohari selaku Wakil Humas SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban menuturkan, DPM merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan sumber daya manusia di bidang kepelautan khususnya awak kapal.
“Diklat ini sangat penting bagi anak didik kami ketika mereka terjun di dunia pelayaran dan Diklat ini gratis tanpa dipungut biaya sedikitpun oleh pemerintah,”tuturnya.
Kata Mufid, ada tiga sertifikat yang akan didapatkan yaitu, Basic Safety Training (BST), Advance Fire Fighting (AFF) dan Security Awareness Training (SAT).
Sementara itu Kepala SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban, Suyanto yang saat itu turut langsung mendampingi peserta didiknya mengatakan bahwa biaya untuk mendapatkan 3 sertifikat cukup mahal.
“Jadi 3 sertifikat itu jika diikuti secara mandiri, menghabiskan biaya kurang lebih tujuh juta rupiah. Alhamdulillah oleh pemerintah Diklat ini digratiskan,” kata dia.
Lanjut dia, sertifikat BST, AFF dan SAT sangat penting, dikarenakan hal itu merupakan bagian dari syarat utama menjadi seorang pelaut.
Suyanto berharap dengan adanya Diklat itu dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi anak didiknya saat mereka bekerja sebagai pelaut.
“Kami berharap dengan adanya Diklat ini, anak didik kami dapat memahami tentang keselamatan jiwa ketika berlayar mengarungi lautan, tentunya dibuktikan dengan adanya sertifikat,” harapnya.
Dia juga menyampaikan terimakasih kepada pemerintah dan juga Poltekpel yang telah menyelenggarakan Diklat tersebut. Karena menurut dia, hal itu sangat membantu anak didiknya terutama anak dari orang tua yang kurang mampu. (*)
Kontributor: Iwan Abdul Gani
