Penjelasan 3:
Kesejateraan itu berdimensi jamak dan ukuran-ukurannya selalu bertumbuh dan berkembang berdasarkan capaian-capaian kemajuan peradaban dunia. Doeloe seseorang yang tamat APDN, itu setara D-III bukan?, serta-merta sudah dipandang layak untuk menjadi pemegang tampuk pemerintahan pada level terendah, di Kecamatan (Camat).
Doeloe seseorang yang sudah tamat SMA adalah sosok yang terhormat, memiliki wawasan luas dan dalam, dan di tengah masyarakatnya ia menjadi panutan.
Kondisi kemelaratan bangsa mengorbitkannya dalam status yang sedemikian itu, karena begitu sukarnya beroleh akses ke pendidikan. Maka ketika orang menjadi sarjana, luar biasa pula perjuangannya untuk gelar itu diapresiasi oleh masyarakat.
Mereka pun mengelompokkan diri, antara lain dengan pembentukan organisasi seperti Ikatan Sarjana, ikatan ahli, komunitas sejawat, dan lain sebagainya. Memang asosiasi itu bertujuan ganda. Pertama untuk memajukan kapasitas setelah menjadi sarjana di antara sesama sarjana, dan kedua, untuk memajukan rakyat tempat mereka berkiprah. Dengan begitu legitimasi sosial mereka peroleh dengan begitu baik.
Kesejahteraan harus terus diperjuangkan. Indonesia harus takut terus dicaci karena para ilmuan begitu tegas berjkata antara lain tentang teori kutukan sumberdaya. Sumberdayanya kaya raya, namun terus melarat karena dua faktor berentet.
Pertama, terlalu lama dijajah:
- Portugis (1509-1595);
- Spanyol (1521-1692);
- Belanda (1602-1942);
- Perancis (1806-1811);
- Inggris (1811-1816), dan
- Jepang (1942-1945).
Kedua, terlalu tunduk pada dikte-dikte kekuatan sosial, ekonomi dan politik lokal dan internasional (korporasi maupun negara) anti keadilan:
Menjadi merdeka adalah sesuatu yang serta-merta ditantang oleh masalah-masalah baru. Tak jarang sebuah negara secara resmi merdeka dan setiap tahun berupacara untuk memperingati kemerdekaannya itu, tetapi secara hakikat tetap menjadi jajahan karena faktor internal mau pun eksternal yang tidak adil.
Kesejahteraan umum itu bisa diukur dengan standar sendiri, dan agar tak lebay, ukuran-ukuran itu pun dikonfirmasi ke badan-badan dunia untuk adopsi nilai-nilai universal.
Nilai-nilai kesejahteraan umum itu pun memerlukan konsultasi dengan rakyat agar tidak ada dusta di antara sesama anak bangsa. Bisa saja laporan-laporan statistik yang dibuat oleh pemerintah menunjukkan tingkat kesejahteraan yang baik.
Suatu negara, kata statistik, bisa digolongkan ke dalam negara maju karena pendapatannya (PDRB) besar dan pertumbuhannya (growth) juga besar. Tetapi konsep-konsep semacam itu telah ditantang oleh para ahli dunia terutama mereka yang bertolak dari tanggungjawab sosial atas keadilan dan nilai hakiki hidup bermasyarakat dan bernegara.
Karena itu, haruslah dikembangkan terus model-model pengukuran tentang itu demi tanggung jawab kepada warga dan maslahat sebuah bangsa.
Saya ingin bertanya: ada akses Anda untuk tanah? Sudahkah Anda merasa pas bahwa segalanya sudah didemokratisasi sehingga tak ada yang diistimewakan dalam kerakusannya dengan risiko buruk pada kemiskinan struktural?
Bersambung ke hal 4.
