Muhammadiyah Sarankan Tunda Pelaksanaan UU Ciptaker

TAJDID.ID-Jakarta || Muhammadiyah menyarankan kepada pemerintah agar pelaksanaan omnibus law UU Cipta Kerja ditunda.

Saran tersebut disampaikan perwakilan pengurus PP Muhammadiyah saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2020) .

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Sutrisno Raharjo.

Sementara dari pihak pemerintah Preiden Jokowi didamping Mensesneg Pratikno, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan secara panjang-lebar terkait latar belakang, materi, dan peran strategis dalam peningkatan ekonomi di Indonesia. Presiden juga menegaskan sikap dan pandangan terkait banyaknya kritik dari masyarakat,” kata Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis.

Lebih lanjut diungkapkannya, bahwa Jokowi tak akan menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Kendati demikian, kata Mu’ti, Jokowi terbuka akan masukan dari semua pihak.

“Terhadap kritik tersebut Presiden menegaskan posisinya yang tidak akan menerbitkan perppu, tetapi membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk kemungkinan merevisi materi UU Cipta Kerja yang bermasalah. Presiden mengakui komunikasi politik antara pemerintah dengan masyarakat terkait UU Cipta Kerja memang kurang dan perlu diperbaiki,” ujar Mu’ti.

Sementara itu, Muhammadiyah mengapresiasi sikap Jokowi yang terbuka untuk berdialog dengan berbagai elemen masyarakat. Demi menciptakan situasi yang tenang, Muhammadiyah juga menyarankan agar Jokowi menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Terkait dengan UU Cipta Kerja, Abdul Mu’ti mengatakan PP Muhammadiyah menyampaikan catatan dan masukan tertulis yang diserahkan langsung kepada Presiden. Untuk menciptakan situasi yang tenang dan kemungkinan perbaikan, PP Muhammadiyah mengusulkan agar Presiden dapat menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja sesuai peraturan yang berlaku.

“Di Indonesia terdapat beberapa UU yang ditunda pelaksanaannya karena berbagai alasan misalnya kesiapan, penolakan dari masyarakat, dan sebagainya. Terhadap masukan tersebut, Presiden menyatakan akan mengkaji dengan saksama,” sebutnya. (*)