TAJDID.ID 🔳 Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah menyoroti ketimpangan jumlah mahasiswa antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI, Senin (14/4).
Berdasarkan data terbaru, jumlah mahasiswa di PTN meningkat tajam hingga mencapai 4,5 juta pada 2025. Sebaliknya, jumlah mahasiswa PTS justru mengalami penurunan menjadi sekitar 4,3 juta. Kondisi ini dinilai sebagai dampak dari kebijakan yang memberi ruang luas bagi PTN untuk merekrut mahasiswa melalui jalur mandiri secara masif.
Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Bambang Setiaji, menilai situasi ini tidak sehat bagi ekosistem pendidikan tinggi nasional, terutama bagi keberlangsungan PTS berskala kecil.
“Jumlah mahasiswa PTN mengalami kenaikan signifikan pada 2025 menjadi 4,5 juta, sementara PTS yang seharusnya jumlah mahasiswanya ikut naik justru mengalami penurunan,” ujar Bambang Setiaji, Senin (14/4). sebagaimana dikutip dari Pandangan Jogya..
Muhammadiyah juga meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan ambang batas minimal 300 mahasiswa sebagai syarat memperoleh dana pembinaan. Aturan tersebut dianggap berpotensi mematikan kampus-kampus daerah yang selama ini berperan dalam mendukung ekonomi lokal, termasuk sektor UMKM.
Selain itu, mereka mengusulkan agar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) mulai membatasi penerimaan mahasiswa program sarjana (S1) dan lebih memfokuskan diri pada pengembangan riset di jenjang magister dan doktor, sebagai langkah menuju universitas kelas dunia.
“Maka kami termasuk yang setuju kalau seandainya tadi dari teman-teman APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) dan lain-lain, sampai kepada jalur mandiri dibuang saja,” ujar Sekretaris Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Ahmad Muttaqin. (*)
