Periode Orde Baru
Pada era Orde Baru ini, umat Islam sangat berharap pada Presiden Soeharto yang baru menjabat pada waktu itu. Untuk membuat Islam lebih berkembang dan menjadi kekuatan utama.
Tapi yang terjadi kemudian adalah penolakan-penolakan bahkan diskrimanasi pemerintah terhadap umat Islam.
Seperti permintaan Masyumi direhabilitasi atau diadakan kembali, tapi ditolak oleh pemerintah. Pada tahun 1968 diusulkan untuk legalisasi Piagam Jakarta tapi ditolak di sidang MPRS. Begitupunpenyelanggaraan Kongres Umat Islam Indonesia tidak dikabulkan.
Kegiatan-kegiatan dakwah harus memiliki izin, karena adanya sikap saling mencurigai. Semua organisasi juga harus berazas tunggal Pancasila.
Lalu pada tahun 1973, dengan alasan stabilitas nasional, Pemerintah Orde Baru melakukan fusi atau penggabungan partai menjadi 2 partai saja ditambah Golkar yang merupakan penyokong utama Orde Baru.
Kemudian berdirilah PPP atau Partai Persatuan Pembangunan pada 5 Januari 1973, disinilah partai-partai Islam digabungkan diantaranya NU, PSII, Perti, dan Parmusi.
Dengan adanya fusi ini membuat gerakan Islam di bidang politik menjadi terhambat, apalagi Orde Baru mempunyai Golkar sebagai mesin politik untuk membungkan partai Islam di parlemen.
Begitupun di kampus-kampus, gerakan mahasiswa dibatasi, para pendakwah atau dai seringkali dipenjarakan karena dianggap membahayakan.
Arah politik orde baru salah satunya ialah depolitisasi Islam, tujuannya adalah untuk menghambat gerakan Islam karena dianggap terlalu beresiko dengan massa yang begitu banyak .
Mungkin dari segi politik Islam dihambat, dibungkam dan sebagainya. Tapi secara kultural di masyarakat, Islam susah untuk dibendung, apalagi masa-masa terakhir pemerintahan Soeharto, yang semakin dekat dengan Islam walaupun punya tujuan tertentu.
Seperti Tabligh Akbar yang di kunjungi ribuan orang, seminar-seminar keislaman di kampus-kampus, pendirian Bank Muamalat, Pembentukam ICMI( Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia), Jumlah jamaah Haji ditingkatkan, dan sebagainya.
Periode Reformasi
Setelah jatuhnya Rezim Orde Baru, kemudian dilanjutkan dengan era Reformasi yang dimulai dengan diangkatnya B.J Habibie sebagai Presiden RI.
Banyak hal yang berubah, dijaminnya kebebasan pers, pembebasan Tahanan Politik, Pemberantasan KKN, bebasnya pembentukan partai politik dan sebaginya.
Karena banyaknya partai politik dibentuk, maka secara fantastis pada Pemilu 1999 diikuti 48 Parpol dan PDIP menjadi pemenangnya.
Partai politik Islam dimana-mana, sudah bebas untuk berideologi Islam. Walaupun negara tetap menggunakan Pancasila, tapi Parpol Islam bisa berkembang.
Hal itu terbukti dengan diadakannya Pemilihan Presiden secara langsung pada 2004. Dengan parpol Islam bisa menyodorkan kadernya untuk menjadi calon.
Begitupun di daerah-daerah, siapapun boleh menjadi Kepala Daerah, inilah yang dimanfaatkan partai Islam untuk untuk membuat kadernya menjadi Kepala Daerah.
Tidak hanya di bidang politik saja, diseluruh lini kehidupan Islam mulai bebas bergerak tanpa dihambat atau keterbukaan dalam berpendapat.
Acara-acara dakwah di TV bisa kita nonton setiap saat, sekolah-sekolah yang berbasis keislaman berkembang pesat terutama pesantren, gerakan mahasiswa maupun pemuda Islam dimana-mana baik dalam bentuk komunitas maupun organisasi, Dai bebas berdakwah, dan masih banyak lagi.
Apalagi untuk saat ini, dimana kemudahan mengakses internet semakin membaik, dimana berdakwah bisa dilakukan di media sosial dengan begitu cepat bisa tersebar luas.
Dengan begitu gerakan hijrah terjadi dimana-mana, membludaknya peserta kajian-kajian, berdirinya komunitas hijrah, syariat-syariat Islam ditegakkan, dan sebagainya.
Maka dari itu berkat konsistensi dakwah yang dilakukan orang-orang terdahulu, sehingga kita bisa menikmati indahnya khazanah dakwah sampai hari ini. (*)
Penulis merupakan mahasiswa jurusan Manajemen dakwah UIN Alauddin Makassar, punya hobi nulis seperti opini, cerpen, dan puisi.
