TAJDID.ID-Medan || Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara (PWPM Sumut) meminta pemerintah memperhatikan minimnya ketersedian alat tes cepat Covid-19 di daerah.
“Kita menyesalkan, akibat persoalan ini telah menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Kasus terakhir adalah wafatnya Suhandi, seorang kader Muhammadiyah Medan yang sempat rebut karena saat meninggal statusnya dinyatakan ODP, pada hal belum ada hasil tes lab yang menunjukkan positif Covid-19,” Amrizal, Ketua PWPM Sumut di Medan, Selasa (31/3/2019)
Dengan kejadian ini, PWPM Sumut khawatir bisa menimbulkan framing negatif yang merugikan keluarga bersangkutan.
“Padahal ada sesungguhnya yang tidak beres disitu, sehingga terjadi kekacauan semacam ini. Tentu taka ada yang mau keluarganya diperlakukan seperti itu” sebutnya.
Seharusnya, kata Amrizal, keributan ini tidak akan terjadi, kalau pemerintah dalam hal ini rumah sakit cepat mengeluarkan hasil tes nya.
Amrizal mengungkapkan, ini kasus kedua yang tejadi yang ada kaitannya dengan Covid 19.
“Ada Orang bilang , masak meninggal dulu baru positif?. Bagaimana kalau yang meninggal itu penanganan jenazahnya sesuai SOP Covid 19 namun tidak terbukti Covid 19 ?. Andaikan kitapun diposisi keluarga ini, berat untuk menerimanya,” jelas Amrizal.
Namun sebaliknya pula, lanjut Amrizal, bagaiman kalau yang meninggal itu ternyata positif sementara pengurusan Jenazahnya sudah dilakukan layaknya orang meninggal biasa? Maka akan timbulkan masalah baru kembali. Berpotensi tertular lagi keluarga dan orang yang kontak dengan yang meninggal tersebut,” tegasnya.
Karena itu, PWPM Sumut mendorong pemerintah untuk lebih fokus dan serius dalam hal penyediaan alat tes Covid-19 ini.
“Kita khawatir, tidak tertutup kemungkinan akan muncul kembali kasus yang sama kalau pola penangannya seperti ini terus,” tutupnya. (*)
Laporan: Maestro Sihaloho
