TAJDID.ID-Jakarta || Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, merasa bingung dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah belakangan ini dalam mengawasi masyarakat, terutama ummat Islam. Salahsatu diantaranya kebijakan Menteri Agama Fachrul Razi yang menerbitkan Peraturan Menag (Permenag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim.
“Saya bingung melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah akhir-akhir ini. Kok sepertinya semua aspek kehidupan dan aktivitas dari masyarakat mau diatur dan akan dibiayai oleh pemerintah. Muncul pertanyaan pada diri saya apakah cara-cara seperti itu baik atau tidak bagi perkembangan suatu masyarakat ya? Dan pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah apakah cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak akan memasung inovasi dan kreativitas masyarakat,” kata Anwar, Sabtu (30/12/2019) malam.
Ketua PP Muhammadiyah ini mengatakan pemerintah seolah-olah ingin mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat. Dikatakannya, bisa jadi masyarakat khususnya umat Islam kecewa karena merasa kebebasan mereka dikekang.
Menurut Anwar, untuk bisa dinamis dan tidaknya suatu masyarakat sangat tergantung kepada ada atau tidaknya kebebasan yang mereka miliki. Dan ia melihat sekarang ini kecenderungannya pemerintah hendak mengawasi semua kegiatan masyarakat terutama umat Islam.
“Pertanyaan saya apakah hal ini tidak akan membuat masyarakat kecewa kepada pemerintah karena mereka telah merasa sumpek dengan kehadiran dari kebijakan-kebijakan yang sangat membatasi kebebasan mereka ya,” katanya. (*)
