Oleh: Yudha Kurniawan
Pekan depan tanggal 9 Desember 2020 rakyat Indonesia secara serentak akan memilih pemimpin di daerahnya untuk 5 tahun ke depan. Pilkada kali ini digelar dalam situasi pandemi covid-19, sehingga wajib mematuhi serangkaian protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus termutakhir ini.
Seluruh proses dalam Pilkada 2020, dari proses lobi-lobi koalisi, deklarasi pasangan calon, pendaftaran kontestan, konsolidasi tim pemenangan, kampanye, debat kontestan, pemungutan suara, rekapitulasi suara, pengumuman pemenang, hingga pelantikan wajib menegakkan protokol kesehatan. Sedapat mungkin semua tim pemenangan pasangan calon menghindari bentuk kegiatan kampanye dan konsolidasi pendukung yang dapat menimbulkan kerumunan massa.
Muhammadiyah Sarankan Tunda Pilkada
Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi disayangkan banyak pihak termasuk Muhammadiyah. Secara tegas Muhammadiyah meminta kepada KPU dan Pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020. Sebagai persyarikatan yang sangat serius terlibat dalam penanganan pandemi covid-19, Muhammadiyah melihat pelaksanaan Pilkada 2020 berpotensi menjadi pemicu tingginya angka penularan virus corona.
Penilaian Muhammadiyah sangat objektif dan masuk akal, karena rangkaian kegiatan dalam proses Pilkada yang berbulan-bulan sangat sulit untuk menghindari kerumunan dan kontak antar manusia.
Sementara jika terjadi peningkatan kasus secara massif di seluruh Indonesia sangat sulit penanganannya dengan terbatasnya fasilitas kesehatan yang ada. Muhammadiyah sangat kompeten dalam menilai hal ini, karena sekian banyak RS Muhammadiyah dan Aisyiyah terlibat langsung merawat pasien covid-19.
Bukan sekedar aspek kesehatan, Muhammadiyah juga menyoroti pelaksanaan Pilkada 2020 tidak sesuai dengan kondisi keprihatinan masyarakat yang hidupnya serba sulit karena pandemi. Banyak sektor usaha mengalami kelesuan, bahkan berhenti beroperasi. Tidak sedikit rakyat yang kehilangan pekerjaannya. Bahkan aktivitas pendidikan dan ibadah juga dibatasi untuk menghindari kerumunan.
Kendati Muhammadiyah dan banyak elemen bangsa meminta Pilkada 2020 ditunda, namun KPU dan Pemerintah tetap melaksanakan sesuai jadwal.
Muhammadiyah Tidak Boikot Pilkada
Kepedulian Muhammadiyah dalam menjaga keselamatan umat manusia ditunjukkan dengan sikapnya meminta ditundanya Pilkada 2020. Sikap KPU dan Pemerintah yang tidak bersedia menunda PIlkada 2020 tentu mengecewakan Muhammadiyah dan berbagai eleman bangsa yang sependapat. Namun demikian, tetap dengan gaya khasnya Muhammadiyah tidak melakukan tindakan protes misalnya dengan menyerukan warganya untuk memboikot Pilkada 2020.
Sependek pengamatan penulis, tidak ada satupun maklumat persyarikatan ini, atau bahkan sekedar pernyataan dari salah satu tokoh pentingnya yang bernada negatif menyeru warga Muhammadiyah agar tidak hadir di TPS untuk memilih dalam Pilkada 2020. Gaya Muhammadiyah tidak pernah berubah untuk selalu taat azas dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Narasi Memelintir Sikap Muhammadiyah
Dalam suasana mendekati Pilkada, di media sosial berkembang narasi yang memelintir sikap Muhammadiyah. Narasi yang dihembuskan menyatakan bahwa “kita sebagai warga Muhammadiyah wajib menegakkan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan sehingga tidak perlu hadir ke TPS pada saat pemungutan suara. Hal ini sebagai bentuk ketaatan kepada Muhammadiyah yang telah meminta pelaksanaan Pilkada ditunda”.
Entah apa motif dihembuskannya narasi semacam itu, namun sebagai salah satu kader, penulis yakin bahwa warga Muhammadiyah sudah cerdas sehingga paham bahwa meskipun Muhammadiyah pernah meminta Pilkada ditunda, namun persyarikatan ini tidak pernah menyerukan memboikot pilkada apalagi sampai mengajak warganya tidak hadir di TPS saat pemungutan suara.
Selamat mengikuti Pilkada 2020 untuk seluruh rakyat Indonesia, selalu taati protokol kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan. Semoga terpilih pemimpin daerah yang siddiq, amanah, tabligh, fathonah. (*)
Bantul, 3 Desember 2020
Penulis adalah Ketua Umum Pimda 02 Tapak Suci Putera Muhammadiyah Kabupaten Bantul
