Oleh: M. Risfan Sihaloho
Ada kalimat yang sering diucapkan dengan penuh optimisme oleh mereka yang baru saja memutuskan bergabung ke dalam lingkaran kekuasaan: “Saya masuk untuk mengubah sistem dari dalam.”
Kalimat itu terdengar heroik, seperti sesumbar tokoh utama dalam film yang menyusup ke markas musuh demi menyelamatkan dunia.
Masalahnya, dalam politik, yang lebih sering terjadi justru sebaliknya: penyusup itu lupa tujuan awalnya. Dan sesampai di dalam justru ketagihan menikmati fasilitas markas, lalu ujung-ujungnya ikut jadi penjaga pintu agar orang lain tidak masuk.
Di sinilah dilema idealisme dimulai. Sebuah pertarungan yang tidak hanya terjadi antara benar dan salah, tetapi antara hati nurani dan kenyamanan, antara prinsip dan jabatan, antara cita-cita dan kursi empuk yang ternyata memiliki daya gravitasi sangat kuat.
BACA JUGA 👉 Alegori Gua Plato dan Fenomena Kritik terhadap Kekuasaan di Indonesia
Max Weber, dalam esainya Politics as a Vocation, membedakan antara etika keyakinan (ethic of conviction) dan etika tanggung jawab (ethic of responsibility). Seorang politikus, menurut Weber, memang tidak bisa hanya berpegang pada idealisme murni karena ia harus mempertimbangkan konsekuensi praktis dari setiap keputusan.
Namun, di banyak negara, termasuk Indonesia, konsep “etika tanggung jawab” sering mengalami mutasi menjadi “etika pembenaran”. Semua kompromi dianggap wajar. Semua konsesi disebut strategi. Semua pengkhianatan terhadap janji dijelaskan sebagai bagian dari dinamika politik.
Lama-kelamaan, idealisme tidak lagi dikompromikan demi kepentingan rakyat, tetapi demi menjaga koalisi, menyenangkan oligarki, atau sekadar memastikan jabatan berikutnya tetap aman.
Prinsip akhirnya berubah menjadi barang mewah yang hanya dipakai untuk memoles citra dan menaikkan popularitas saat masih berada di luar agar dilirik dan diajak masuk ke Istana. Begitu dilantik, prinsip itupun segera dilipat dan disembunyikan.
Antonio Gramsci pernah menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja bukan hanya melalui paksaan, tetapi juga melalui hegemoni: kemampuan sistem membuat orang menerima logika yang sebenarnya menindas mereka.
Mereka yang masuk dengan semangat perubahan perlahan belajar bahasa baru yang selaras dengan irama dan warna pergaulan dalam Istana. Diksi kritik berubah menjadi “evaluasi konstruktif”. Penolakan berubah menjadi “penyesuaian”. Kebohongan berubah menjadi “narasi strategis”. Bahkan kegagalan dapat dipasarkan sebagai “keberhasilan yang masih berproses”.
Pada titik tertentu, seseorang tidak lagi menyadari bahwa dirinya telah berubah. Ia masih mengaku idealis, tetapi seluruh tindakannya justru memperkuat status quo kezaliman yang dulu ingin ia lawan.
Sampai di sini, sesungguhnya yang berubah bukan sistemnya. Yang berubah adalah dirinya.
Michel Foucault mengingatkan bahwa kekuasaan tidak hanya dimiliki, tetapi diproduksi dan direproduksi melalui praktik sehari-hari. Seseorang yang awalnya menjadi korban struktur bisa saja kemudian menjadi penjaga struktur tersebut.
Fenomena ini terlihat ketika mantan aktivis yang dulu lantang mengkritik korupsi tiba-tiba menjadi juru bicara kebijakan yang sulit dipertanggungjawabkan. Mantan pembela demokrasi berubah menjadi pembela pembatasan kritik. Mereka yang dulu mengecam oligarki kini duduk nyaman di meja yang sama dengan para oligarki.
Lucunya, ketika mendapat kritikan, dalihnya makin canggih: “Kalau bukan saya yang di dalam, nanti lebih buruk.”
Kalimat itu terdengar masuk akal, tetapi sering kali menjadi pintu masuk menuju normalisasi kompromi tanpa batas.
BACA JUGA 👉 Kutukan “Naga Baru”
Ironisnya, semakin lama berada di dalam sistem, semakin sulit membedakan apakah seseorang sedang memperbaiki mesin atau justru menjadi salah satu roda penggeraknya.
Robert Michels melalui teori Iron Law of Oligarchy menyatakan bahwa organisasi sebesar apa pun pada akhirnya cenderung dikuasai oleh segelintir elite. Demokrasi perlahan berubah menjadi administrasi kepentingan kelompok kecil.
Dalam situasi seperti itu, orang yang mempertahankan integritas sering dianggap pengganggu ritme organisasi. Mereka dicap tidak realistis, terlalu idealis, atau tidak memahami politik.
Sebaliknya, mereka yang pandai menyesuaikan diri justru memperoleh promosi. Semakin lentur prinsipnya, semakin tinggi peluang kariernya.
Satirnya, di banyak tempat, ukuran loyalitas bukan lagi kepada konstitusi atau rakyat, melainkan kepada siapa yang sedang memegang tampuk kekuasaan.
Istidraj Kekuasaan
Dalam perspektif Islam, fenomena ini dapat dibaca melalui konsep istidraj, yakni keadaan ketika seseorang terus diberi kenikmatan, pujian, dan kemudahan sehingga mengira dirinya berada di jalan yang benar, padahal semua itu justru menjadi jalan menuju kelalaian.
Jabatan, mobil dinas, pengawalan, penghormatan protokoler, dan tepuk tangan dapat menjadi candu yang perlahan mematikan kemampuan seseorang untuk mengoreksi diri.
Semakin lama berada di puncak, semakin sedikit orang yang berani mengatakan bahwa ia salah.
Akhirnya, yang tersisa hanyalah gema suaranya sendiri.
Kompas Moral Gampang Hilang
Ibnu Khaldun berbicara tentang ashabiyah, solidaritas sosial yang menjadi kekuatan utama sebuah komunitas. Namun, ketika solidaritas digantikan oleh kepentingan elite, kekuasaan kehilangan orientasi moralnya.
Orang-orang yang dulu memperjuangkan rakyat mulai hidup jauh dari realitas rakyat. Mereka lebih akrab dengan ruang rapat berpendingin udara daripada antrean panjang pelayanan publik. Mereka lebih mengenal grafik survei dibanding wajah para petani, buruh, atau nelayan yang dahulu dijadikan bahan pidato.
Kompas moral tidak hilang secara tiba-tiba. Ia bergeser beberapa derajat setiap hari sampai akhirnya orang lupa arah.
Jalan yang Tidak Mudah
Bukan berarti semua orang yang masuk kekuasaan pasti kehilangan idealisme. Sejarah juga mencatat tokoh-tokoh yang mampu menjaga integritas di tengah tekanan sistem. Namun, mereka biasanya membayar harga mahal: dikucilkan, disingkirkan, atau memilih mundur ketika prinsip tidak lagi bisa dipertahankan.
Karena itu, pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah apakah seseorang bisa mengubah sistem dari dalam.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang lebih kuat mengubah siapa?
Apakah idealisme yang akan menaklukkan kekuasaan? Atau justru kekuasaan yang perlahan mengajari idealisme cara menyerah tanpa merasa sedang menyerah?
Pada akhirnya, kekuasaan bukanlah ujian tentang seberapa cerdas seseorang menyusun strategi, melainkan seberapa lama ia mampu menjaga hati nuraninya dan idealismenya tetap hidup . Sebab sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa banyak orang masuk ke istana dengan membawa kompas moral, tetapi pulang dengan membawa peta menuju kenyamanan.
Dan ketika itu terjadi, rakyat kembali hanya menjadi penonton yang diminta percaya bahwa semua pengkhianatan terhadap prinsip hanyalah “bagian dari proses”. Padahal bisa jadi, proses yang sesungguhnya sedang berlangsung adalah perubahan seorang idealis menjadi penjaga kemapanan zalim yang dulu ia lawan. (*)
