TAJDID.ID-Medan || Sosiolog Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mengatakan, memahami dan memaknai moderasi itu jangan dengan persepsi kosong.
Menurutnya, proporsionalitas berdasarkan nilai demokrasi wajib diperhitungkan, sehingga jangan atas nama kesetaraan, kerukunan dan apa pun namanya share sistem sumber dipersamakan di antara seluruh pemeluk agama.
“Misalnya 1 untuk Islam, 1 untuk Katholik, 1 untuk Protestan dan 1 untuk yang lain,” ujarnya di Medan, Senin (17/12/2019).
Baca berita terkait: Tempatkan Aceh Ranking Terbawah Indeks Kerukunan Umat Beragama, Pendeta ini Kritik Hasil Survei Kemenag
Shohibul menegaskan, bahwa moderasi itu harus penuh kewibawaan. Soal kekhawatiran umat Islam tentang kristenisasi misalnya telah melahirkan pembatasan langsung bantuan luar negeri untuk agama tertentu, tetapi gerakan harismatik nasional belakangan begitu gencar.
“Orang bilang SKB tentang pendirian rumah ibadah adalah pencederaan, sehingga dengan itu instrumen penilaian yang tendensius selalu mendakwa Islam Indonesia intoleran seperti hasil survei Kemenag itu,” sebutnya. (*)
Liputan: M. Risfan Sihaloho
