TAJDID.ID~Palembang || Ratusan massa Aliansi Kader Mahasiswa Muhammadiyah berkumpul dari kampus hijau Universitas Muhammadiyah Palembang dan long march (berjalan konvoi) ke kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu (14/09/2022). Massa melayangkan 10 tuntutan kepada DPRD Sumatera Selatan.
Tuntutan aksi atau press release dibacakan oleh kordinator aksi IMMawan Robiyatul Maulana yang juga Ketua Umum DPD IMM Sumsel. Ia didampingi oleh IMMawan M. Wahyu Nugroho dalam hal ini sebagai Koordinator Lapangan (Korlab) aksi.
Koordinator Aksi, Robiyatul Maulana mengatakan, Aliansi Kader Mahasiswa Muhammadiyah akan selalu mengawal agar DPRD Provinsi Sumatera Selatan memenuhi tuntutan mereka. Hal itu karena sebagai amaliah humanitas IMM hadir untuk umat, dan bangsa. Sebagai salah satu implementasi prinsip gerakan IMM bahwa amal IMM dilahirkan dan diabadikan untuk kepentingan agama, nusa, dan bangsa
“Aliansi Kader Mahasiswa Muhammadiyah juga meminta kepada pihak-pihak terkait (stakeholder) agar senantiasa bersama-sama mendukung dan kolaborasi untuk bisa mengawal tuntutan yang kami layangkan karena hakekatnya tuntutan itu pada dasarnya aspirasi dari masyarakat dan kawan-kawan juga,” tegas Robi pada awak media pada Rabu (14/09/2022).
Sementara itu, M. Wahyu Nugroho selaku Ketua DPD IMM Sumsel Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik mengatakan aliansi Kader Mahasiswa Muhammadiyah akan terus mengawal, dan meminta Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan melakukan tindak lanjut dari tuntutan Aliansi Kader Mahasiswa Muhammadiyah.
“Kami tidak akan pernah segan jika dalam hal ini tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan membawa massa yang lebih besar akan memerahkan jalan di gedung DPRD Provinsi Sumsel. DPD IMM Sumsel akan terus-menerus mengawal kebijakan kebijakan dan aspirasi aspirasi yang sudah kami sampaikan dalam aksi tadi dan kami juga akan terus masifkan gerakan,” ungkap Wahyu.
Sebelumnya ratusan masa Aliansi kader Mahasiswa Muhammadiyah berkumpul dari kampus hijau Universitas Muhammadiyah Palembang long march (berjalan konvoi) ke Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
Setelah dibacakan 10 tuntutan dari Aliansi Kader Mahasiswa Muhammadiyah disambut dan diterima aspirasi atau tuntutan oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, bersama dengan jajarannya. Dalam hal ini aksi demonstrasi aliansi Kader Mahasiswa Muhammadiyah berjalan kondusif.
Berikut ini 10 tuntutan dari Aliansi Kader Mahasiswa Muhammadiyah;
- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Se-Sumatera Selatan mendesak Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk bersikap dengan tegas melakukan penolakan kenaikan Harga BBM Bersubsidi dan meminta Presiden mencabut kebijakan kenaikan BBM;
- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Se-Sumatera Selatan menolak keras Kenaikan Harga BBM Bersubsidi;
- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Se-Sumatera Selatan mendesak Pemerintah untuk memberantas Mafia Migas;
- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Se-Sumatera Selatan mendesak Pemerintah untuk merevisi Peraturan Presiden RI Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual BBM;
- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Se-Sumatera Selatan mendesak Pemerintah untuk membubarkan Lembaga-Lembaga Negara yang tidak optimal;
- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Se-Sumatera Selatan menutut Pemerintah untuk menunda proyek strategis nasional;
- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Se-Sumatera Selatan menolak pasal-pasal yang bermasalah di undang-undang RKUHP;
- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Se-Sumatera Selatan mendesak Pemerintah untuk mengantisipasi serta mengendalikan harga bahan pokok atau inflansi akibat kenaikan harga BBM;
- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Se-Sumatera Selatan mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar memberikan solusi kepada seluruh masyarakat menegah ke bawah terkait dampak kenaikan BBM;
- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Se-Sumatera Selatan mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar segera berbenah dan memberikan solusi segera mungkin untuk memperbaiki perekonomian Provinsi Sumatera Selatan karena mengigat Provinsi Sumatera Selatan termasuk 10 Provinsi termiskin di Indonesia. (*)
Kontributor: Penulis: Preli Yulianto
