TAJDID.ID~Jakarta || Ribuan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Istana Negara pada Rabu (2/3). Massa kader IMM yang terdiri dari DPD IMM DKI Jakarta, DPD IMM Jawa Barat, dan DPD IMM Banten itu membawa atribut IMM seperti bendera hingga spanduk berisi kritikan kepada pemerintah.
Dari pantauan, aksi berjalan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Dalam aksi ini, IMM menyuarakan sejumlah tuntutan, diantaranya menolak tegas segala bentuk perampasan tanah di belahan Indonesia seperti di Singingi Hilir, Riau oleh PT Warnasari Nusantara.
Kemudian, mengecam keras aksi represif aparat di Desa Wadas Purworejo Jawa Tengah dan peristiwa penembakan di Sulawesi Tengah, serta menolak tegas segala bentuk represif aparat kepolisian dalam memberangus gerakan rakyat.
Selain itu, IMM juga menolak Permenaker 2/2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT). Selanjutnya, menolak BPJS sebagai syarat izin berbagai pengurusan administrasi dan jual beli.
Massa IMM awalnya melakukan orasi menolak isu perpanjang jabatan presiden. Salah satu orator mengatakan usulan tersebut mencederai konstitusi.
“Itu pemerintah bukan hanya mencederai demokrasi tapi juga hukum. Konstitusi kita sudah mengatur 5 tahun dan bisa diperpanjang selama dua kali,” ujar orator dari mobil komando, Rabu (2/3/2022).
Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik DPP IMM, Baikuni Al-Shafa, mengatakan IMM menolak penundaan pemilu. Dia juga mempermasalahkan lambatnya pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), padahal UU Ibu Kota Negara (IKN) bisa dibahas dengan cepat.
“Betul, kita tegas ketika berbicara tentang penundaan pemilu. Karena apa? Kita melihat rangkaian kebijakan yang kemudian satu, ketika kita bicara UU IKN dikebut dengan cepat, tapi ketika UU PRT, UU TPKS, itu begitu lambat. Maka DPP IMM tidak percaya lagi, ditunda untuk kemudian diperpanjang masa jabatan,” ujar Shafa.
Dia mengatakan permasalahan yang ada di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa diperbaiki oleh presiden berikutnya. Karena itu, menurutnya, masa jabatan Jokowi tak perlu diperpanjang.
“Kita tahu sekarang Pak Jokowi sudah di periode kedua untuk kemudian selesai. Biar lah hal-hal yang kemudian menjadi carut-marut itu kita perbaiki ke depan oleh tokoh-tokoh yang baru dan segar,” ucapnya.
Dia juga menyinggung terkait kebijakan investasi infrastruktur yang ada pada era Jokowi. Shafa menganggap kebijakan investasi tersebut hanya menguntungkan industri besar dan tidak berpihak pada rakyat.
“Bukan kita menolak investasi, tapi ayo lah berpihak kepada rakyat,” ucapnya.
Massa IMM juga menyinggung insiden yang diduga melibatkan aparat di Wadas hingga Sulawesi Tengah.
Orasi ditutup dengan pembakaran flare merah sambil menyanyikan lagu ‘Indonesia Pusaka’. Polisi kemudian meminta massa meninggalkan lokasi sekitar pukul 17.15 WIB. Imbauan disampaikan polisi lewat mobil Pengurai Massa (Raisa).
Sebelum membubarkan diri, Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Ciputat, Mizan Muhammad Mizan Al A’raaf menegaskan, pihaknya akan terus mengawal agar tuntutan aksi segera diindahkan oleh pemerintah.
“Tentunya kita akan memantau dan mengawal tuntutan ini semaksimal mungkin agar tuntutan ini bisa direalisasikan segera oleh pemerintah. Sebab apa yang kami tuntut merupakan moralitas yang dibegangteguh oleh IMM, yaitu humanitas kita menentang segala bentuk yang anti terhadap kemanusiaan salah satunya bentuk represif yang dilakukan oleh aparat negara. Hal itu tentu menciderai konstitusi negara,” tegasnya.(*)
