TAJDID.ID~Medan || Baru-baru ini Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti ketimpangan dana hibah dari Pemprov DKI ke NU dan Muhammadiyah Jakarta. PSI mengungkap dana hibah dari Pemprov DKI ke MUI Jakarta sebesar Rp 10 miliar.
“Jika kita lihat dalam rancangan, hibah PWNU Jakarta senilai Rp 2,07 miliar dan PW Muhammadiyah Jakarta senilai Rp 1,89 miliar sangat timpang dibanding misalkan kepada MUI Jakarta sebesar Rp 10,6 miliar,” ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari F-PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Jumat (5/11/2021).
Hal itu dibeberkan Anggara dalam rapat pra-pembahasan KUA-PPAS 2022, Senin (1/11). Dia mendorong penambahan hibah untuk NU dan Muhammadiyah Jakarta.
Menanggapi hal tersebut, Ketua LHKP PW Muhammadiyah Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar menilai pernyataan legislator PSI itu jenaka dan cerdik.
Secara politik, kata Shohib, momentum politisi PSI itu amat tepat, ketika Menag belum lama ini berkata “Kementerian Agama hadiah bukan untuk umat Islam, melainkan ke NU”.
“Argumennya, apalagi jika tak memandang peran dan fungsi kelembagaan secara komprehensif, memang dapat menimbulkan potensi pertanyaan kritis: “buat apa saja alokasi dana MUI yang begitu besar dengan tanpa unit-unit amal usaha seperti yang dapat diperbandingkan dengan Muhammadiyah dan NU yang jelas semua kekayaan cabang amal usaha itu sangat memerlukan pembiayaan?,” kata dosen FISIP UMSU ini.
Dengan cara berfikir itu, lanjut Shohib, memang beberapa kementerian yang ada dalam organisasi pemerintahan pun dapat saja dituntut untuk benchmarking dengan Muhammadiyah dan NU dan dengan begitu anggarannya pun tak boleh dengan angka-angka bermewah-mewah.
“Tak dapat dinafikan bahwa kritisisme atas peran MUI itu selama ini juga bukan tidak besar meski tetap dapat diredam oleh para pemuka Islam termasuk tentunya dari kalangan NU dan Muhammadiyah,” sebut Shohib.
Shohib mengingatkan, akhirnya MUI dan seluruh umat Islam yang selama ini melihat kemanfaatan kelembagaan MUI harus lebih mawas diri atas peran keumatannya yang lebih tafaqquh fiddien wa tafaqquh finnas.
“Tuntutan itu terlebih tertuju kepada pengurus MUI saat ini, di Pusat maupun di daerah,” tegas Shohib. (*)
