TAJDID.ID~Bandung 🔳 Upaya mengembalikan ribuan anak Jawa Barat ke bangku pendidikan semakin diperkuat melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) se-Jawa Barat. Sebanyak 9.500 mahasiswa akan diterjunkan ke sekitar 950 desa dan kelurahan untuk melakukan pemetaan, verifikasi, serta pendampingan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Lokakarya Pemetaan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada Rabu (04/06/2026). Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat penanganan ATS melalui pendekatan berbasis data dan pemberdayaan masyarakat.
Sebanyak 11 PTMA turut hadir dalam lokakarya ini, yakni UM Bandung, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Universitas Muhammadiyah Kuningan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Universitas Aisyiyah Bandung, Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, Institut Muhammadiyah Darul Arqam Garut, STIKES Muhammadiyah Ciamis, dan Universitas Muhammadiyah Cileungsi.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto menegaskan bahwa tantangan penanganan ATS tidak hanya terletak pada jumlah anak yang belum mengakses pendidikan. Namun, pada kebutuhan akan data yang akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, kualitas data menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, keterlibatan perguruan tinggi dinilai strategis mengingat kapasitas akademik serta jaringan pengabdian masyarakat yang dimiliki hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Selama ini kita menghadapi tantangan dalam memastikan data anak tidak sekolah benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. PTMA memiliki pengalaman panjang dalam pengabdian kepada masyarakat dan jaringan yang kuat hingga tingkat akar rumput. Kami berharap kolaborasi ini dapat membantu menghadirkan data yang lebih valid sekaligus mendukung upaya mengembalikan anak-anak ke satuan pendidikan,” ujarnya.
Melalui program KKN, para mahasiswa tidak hanya bertugas melakukan pendataan dan verifikasi, tetapi juga memetakan berbagai faktor yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial, hambatan budaya, hingga persoalan akses dan motivasi belajar.
Purwanto menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan penurunan angka Anak Tidak Sekolah sebesar 20 persen atau sekitar 75.875 anak pada tahun ini. Ia optimistis sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi akan memperkuat efektivitas program sekaligus mempercepat pencapaian target tersebut.
“Kolaborasi ini kami harapkan tidak hanya menghasilkan data yang lebih baik, tetapi mampu mendorong lebih banyak anak kembali memperoleh hak pendidikannya. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan generasi muda dan kemajuan daerah,” katanya.
Koordinator PTMA Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat Yadi Janwari menyampaikan apresiasi kepada Universitas Muhammadiyah Bandung yang telah menginisiasi penyelenggaraan lokakarya sebagai wadah konsolidasi dan kolaborasi berbagai pihak dalam menjawab persoalan pendidikan di Jawa Barat.
Menurutnya, keterlibatan PTMA dalam program ini merupakan bagian dari komitmen perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah untuk menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Bandung yang telah menginisiasi dan memfasilitasi terselenggaranya lokakarya ini. Ini menjadi langkah penting untuk membangun gerakan bersama dalam mengatasi persoalan anak tidak sekolah di Jawa Barat. Persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung Herry Suhardiyanto menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab akademik sekaligus tanggung jawab sosial untuk berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan pembangunan, termasuk di bidang pendidikan.
Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam pemetaan ATS merupakan bentuk implementasi nyata dari kampus yang hadir dan berdampak bagi masyarakat. Selain mendukung kebijakan berbasis data, kegiatan tersebut juga menjadi sarana pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa untuk memahami dan terlibat langsung dalam penyelesaian persoalan sosial.
“Data yang akurat merupakan fondasi bagi kebijakan yang efektif. Karena itu, perguruan tinggi perlu hadir membantu memastikan kondisi di lapangan dapat dipetakan secara objektif, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kami berharap kontribusi mahasiswa tidak berhenti pada pendataan, tetapi juga mampu menjadi bagian dari solusi yang mendorong anak-anak kembali bersekolah,” ujarnya.
Selain mendukung proses pendataan, PTMA Jawa Barat juga menyatakan kesiapan untuk berperan dalam pendampingan anak-anak yang teridentifikasi sebagai ATS. Pendampingan tersebut dapat dilakukan melalui edukasi keluarga, penguatan motivasi belajar, fasilitasi akses pendidikan, hingga kolaborasi dengan sekolah dan pemerintah daerah untuk memastikan anak memperoleh kesempatan kembali melanjutkan pendidikan.
Dalam forum tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan PTMA juga sepakat menjajaki penyusunan pedoman bersama pelaksanaan KKN di tingkat provinsi. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perguruan tinggi dalam mengarahkan program pengabdian mahasiswa agar lebih terukur, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap penyelesaian berbagai persoalan sosial di masyarakat.
Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PTMA ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra pembangunan daerah. Lebih dari sekadar pendataan, inisiatif ini diharapkan mampu membuka jalan bagi semakin banyak anak untuk kembali memperoleh hak atas pendidikan, sekaligus memperkuat ikhtiar bersama dalam mewujudkan Jawa Barat yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkemajuan. (FA)
