Oleh: Farid Wajdi
Demokrasi tidak runtuh ketika kritik muncul. Demokrasi justru mulai rapuh ketika kritik diperlakukan sebagai gangguan, bukan sebagai bagian dari mekanisme koreksi kekuasaan. Sebab itu, polemik antara Dino Patti Djalal dan sejumlah pihak di lingkar kekuasaan mengenai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto layak dibaca lebih jauh daripada sekadar silang pendapat mengenai agenda diplomasi.
Perdebatan tersebut membuka pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana kritik diposisikan dalam kehidupan politik Indonesia?
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengemukakan sejumlah catatan mengenai intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo. Pertanyaan yang diajukan sesungguhnya tidak rumit. Apakah seluruh agenda internasional memang memerlukan kehadiran langsung seorang presiden? Apakah sebagian agenda dapat didelegasikan kepada menteri atau diplomat senior? Seberapa besar manfaat yang diperoleh dibanding biaya politik dan administratif yang harus ditanggung negara? (Detik, 2026; CNN Indonesia, 2026).
Substansi kritik tersebut berada sepenuhnya dalam ranah kebijakan publik. Tidak terdapat serangan personal. Tidak terdapat insinuasi mengenai kehidupan pribadi. Tidak pula muncul tuduhan yang bersifat spekulatif. Yang dipersoalkan adalah efektivitas sebuah pilihan kebijakan.
Dalam tradisi demokrasi modern, kritik semacam itu merupakan sesuatu yang lazim. Bahkan, kritik dari mantan pejabat sering kali memiliki bobot lebih besar karena lahir dari pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama berada di dalam sistem pemerintahan. Pengalaman panjang dalam dunia diplomasi memberi Dino legitimasi intelektual untuk mengajukan pertanyaan kritis mengenai praktik diplomasi negara.
Menariknya, respons awal yang diberikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya justru menunjukkan pola yang sehat. Kritik dijawab dengan argumentasi. Pemerintah menjelaskan sebagian biaya tambahan perjalanan ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo. Jumlah anggota rombongan disebut lebih kecil dibanding pemerintahan sebelumnya. Berbagai kunjungan juga diklaim menghasilkan manfaat strategis bagi posisi Indonesia dalam percaturan global (Detik, 2026; Kompas, 2026).
Setuju atau tidak terhadap penjelasan tersebut, terdapat satu hal yang patut diapresiasi: kritik dibalas dengan data dan alasan.
Masalah mulai muncul ketika sebagian respons politik bergerak ke arah berbeda. Kritik Dino kemudian dinilai “kurang etis”, dianggap tidak produktif, bahkan disebut sebagai serangan politik yang berlebihan.
Habiburokhman, misalnya, menilai kritik tersebut tidak tepat disampaikan oleh seorang mantan pejabat yang pernah berada dalam lingkar kekuasaan (Detik, 2026; CNN Indonesia, 2026).
Mengalihkan Pembahasan
Di sinilah kualitas perdebatan mulai mengalami penurunan. Fokus pembahasan perlahan bergeser. Pertanyaan mengenai efektivitas diplomasi tidak lagi menjadi pusat perhatian. Perhatian publik diarahkan kepada sosok pengkritik. Bukan lagi “apakah kritik tersebut benar?”, melainkan “siapa yang menyampaikan kritik itu?”.
Perubahan semacam ini sesungguhnya bukan fenomena baru dalam politik. Dalam ilmu argumentasi, cara tersebut dikenal sebagai ad hominem, yakni mengalihkan pembahasan dari substansi menuju identitas orang yang berbicara. Ketika argumen sulit dipatahkan secara langsung, perhatian dialihkan kepada latar belakang, motif, atau karakter pengkritiknya. Padahal kualitas sebuah argumen tidak ditentukan oleh posisi sosial pembicaranya.
Sebuah kritik tetap layak diuji meskipun datang dari lawan politik. Sebaliknya, sebuah pendapat tetap dapat keliru meskipun disampaikan oleh pendukung paling setia pemerintah.
Persoalannya menjadi semakin menarik karena kritik Dino sesungguhnya belum tentu sepenuhnya benar.
Dalam konteks geopolitik kontemporer, pemerintah memiliki alasan kuat untuk meningkatkan intensitas diplomasi tingkat tinggi. Dunia sedang bergerak menuju kompetisi strategis yang semakin tajam. Konflik geopolitik, perang dagang, perebutan investasi, transisi energi, serta fragmentasi ekonomi global mendorong negara-negara untuk memperkuat hubungan langsung antarpemimpin.
Dalam situasi seperti itu, kehadiran kepala negara sering kali memiliki nilai simbolik sekaligus strategis yang tidak dapat digantikan oleh birokrasi biasa (Antara, 2026; CNA Indonesia, 2026).
Argumentasi pemerintah memiliki dasar rasional. Kritik Dino juga memiliki dasar rasional.
Karena itu, persoalan utama tidak terletak pada siapa yang benar dan siapa yang salah. Persoalan utama terletak pada bagaimana sebuah kritik diperlakukan.
Kritik yang baik tidak menuntut pemerintah untuk selalu mengalah. Kritik hanya meminta agar kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Sebaliknya, pemerintah yang baik tidak harus menerima seluruh kritik. Pemerintah hanya perlu menjawab kritik dengan argumentasi yang dapat diuji publik.
Memilih Sentimen atau Argumen
Ukuran keberhasilan diplomasi, misalnya, masih menjadi ruang yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Publik berhak mengetahui capaian konkret dari setiap kunjungan luar negeri. Berapa nilai investasi yang terealisasi? Berapa perjanjian yang berujung pada implementasi nyata? Seberapa besar dampaknya terhadap perekonomian nasional?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada memperdebatkan apakah seorang mantan pejabat pantas atau tidak menyampaikan kritik.
Kecenderungan melihat kritik sebagai bentuk ketidaksetiaan justru menunjukkan gejala yang patut diwaspadai. Dalam iklim politik yang sehat, loyalitas tertinggi tidak diberikan kepada individu, melainkan kepada kepentingan publik. Kritik terhadap kebijakan bukanlah pengkhianatan. Kritik merupakan salah satu instrumen untuk memastikan kekuasaan tetap berjalan di jalur yang benar.
Sejarah menunjukkan banyak kebijakan negara menjadi lebih baik karena adanya suara yang berbeda. Hampir tidak ada pemerintahan yang mampu mengoreksi seluruh kekeliruannya sendiri.
Kekuasaan memerlukan kritik sebagaimana kapal memerlukan kompas.
Tanpa kritik, kekuasaan hanya mendengar gema suaranya sendiri.
Karena itu, perdebatan mengenai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo semestinya tidak berhenti pada persoalan etika atau loyalitas. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kunjungan-kunjungan tersebut menghasilkan manfaat yang sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan.
Pertanyaan semacam itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan. Justru dari pertanyaan itulah akuntabilitas memperoleh maknanya.
Pada akhirnya, demokrasi tidak membutuhkan lebih banyak sentimen. Demokrasi membutuhkan lebih banyak argumen. Sentimen mengajak publik memilih kubu. Argumen mengajak publik berpikir. Sentimen menilai siapa yang berbicara. Argumen menguji apa yang dibicarakan.
Ketika kritik dijawab dengan data, demokrasi bertumbuh. Ketika kritik dibalas dengan pelabelan, demokrasi kehilangan kesempatan untuk belajar.
Dalam ruang publik yang semakin bising oleh fanatisme politik, kemampuan membedakan sentimen dari argumen mungkin menjadi ujian paling penting bagi kematangan demokrasi Indonesia. Sebab kualitas sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa keras membela pemimpinnya, melainkan dari seberapa berani menguji setiap kebijakan dengan nalar yang jernih. (✳️)
Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU
