TAJDID.ID~Simalungun 🔳 Kamis (25/6/2026) sore, bentrok kembali terjadi antara sekelompok warga dengan tim pengamanan (security) PT.Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE).
Sebagaimana kita baca di media akibat kejadian tersebut, sebanyak 25 unit kendaraan milik karyawan PT BSRE dilaporkan terbakar.
Selain itu puluhan orang mengalami luka-luka dengan tingkat cedera yang beragam mulai dari luka bacok, luka tembak, hingga patah tulang, bentrok terjadi di Dusun Siromang, Desa Tinokkah, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai.
Ironisnya saat insiden berlangsung, tidak terlihat adanya personel kepolisian di lokasi bentrokan.
Sementara sebelumnya, di lokasi yang sama juga pernah terjadi pembakaran kendaraan milik karyawan perusahaan. Saat itu, sebanyak 15 unit sepeda motor dilaporkan dibakar oleh massa.
“Sebab itu Pemerintah wajib hadir dan Aparat Penegak Hukum (APH) tidak boleh Absen, jika tidak ingin bentrok terulang kembali dan semakin meluas serta mengakibatkan jatuhnya korban jiwa” sebut Salman Abror, S.H.,M.Kn ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Simalungun.
Salman juga menilai tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan jika negara hadir, karena negara kita negara hukum.
Menurutnya negara punya sifat memaksa agar keadilan tegak, dalam hal ini Pemerintah dan APH sebagai alat negara tidak boleh absen terhadap persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.
“Jika konflik terjadi karena persoalan HGU, kan sudah jelas regulasinya, hak dan kewajiban masing-masing pihak, nah dimana fungsi pengawasan negara?” tegas Salman Advokat yang tergabung dalam LBH AP-PDM Simalungun.
“Apa tunggu viral kemudian situasi menjadi tidak terkendali, baru kita seolah-seolah peduli terhadap kondisi hari ini,” imbuhnya.
Salman mengkhawatirkan konflik ini bukan sekedar persoalan perusahan dengan masyarakat, tetapi bisa meluas jadi bentuk adu domba Rakyat vs Rakyat.
“Selain rakyat jadi korban, Imbasnya investor akan lari, jika negara lambat kasih kepastian hukum terkait lahan tersebut” pungkasnya. (*)
