Oleh: Yondrizal
Mahasiswa S3 Prodi Studi Islam Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Merujuk Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksankaan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan rakyat memiliki arti bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Selain itu, dapat pula diartikan bahwa rakyat memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan melalui demokrasi.
Pemilihan kepala desa secara umum atau Pemilihan Wali Nagari di Sumatera Barat telah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pada masa lalu, kepala desa atau wali nagari ditentukan melalui musyawarah dan mufakat. Ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang masih sedikit dan kebanyakan penduduk tersebut adalah anggota keluarga.
Setelah masa awal kemerdekaan, pemilihan kepala desa atau wali nagari beralih ke penggunaan kertas suara yang berisi foto dari calon kepala desa atau wali nagari itu sendiri. Setelah pemilih mencoblos kertas suara tersebut, suara dimasukkan ke dalam kotak suara untuk dihitung demi mengetahui siapa pemenangnya (Salsabila, dkk : 2024).
Secara keseluruhan, pemilihan kepala desa atau sebutan lainnya diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana yang telah diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara signifikan banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan dan proses demokrasi. Transformasi digital dalam layanan publik merupakan salah satu upaya strategis dari pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam hal pemerintahan di tingkat desa atau nagari, pembaharuan sistem demokrasi menjadi hal yang sangat penting untuk memperbaiki tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan wali nagari.
Salah satu inovasi pemilihan wali nagari sesuai dengan kemajuan teknologi adalah penggunaan sistem elektronik dalam pemungutan suara atau electronic voting (e-voting). E-voting merupakan sistem pemilihan yang menggunakan teknologi digital untuk melakukan pemungutan serta menghitung suara secara elektronik. Diharapkan dengan diterapkannya e-voting, akan dapat meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi biaya operasional, mempercepat rekapitulasi hasil pemilihan, serta meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya proses demokrasi.
Salah satu dasar yuridis sistem e-voting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa atau Wali Nagari ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 sebagai uji materi terhadap Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Putusan MK tersebut menegaskan bahwa penggunaan e-voting adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas pemilu yang luber dan jurdil, dan harus ada kesiapan dari penyelenggara di daerah serta dukungan infrastruktur dasar yang memadai (Fifriana dkk, 2023).
E-voting dalam pelaksanaan pilkades disebut sebagai bentuk kemajuan berdemokrasi di era digitalisasi yang memanfaatkan teknologi komputer. Pelaksanaan pilkades juga sudah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia.
Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri telah tercatat bahwa sejak Periode 2013-2023 jumlah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara e voting adalah 1.910 Desa di 16 Provinsi. Penerapan sistem e-voting dalam pelaksanaan pilkades (Kartika, 2021), dianggap sebagai alternatif dalam proses pelaksanaan pilkades yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional.
E-voting ialah sebuah sistem perangkat elektronik dalam pengolahan informasi digital untuk membuat suara, perhitungan, serta memelihara dan menghasilkan jejak audit (Apriani, dkk 2018).
Manfaat modernisasi demokrasi nagari melalui E-Voting dapat meningkatkan Efisiensi Waktu. Proses pemungutan dan penghitungan suara dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan sistem manual. Hasil pemilihan dapat diketahui dalam waktu singkat.
Melalui sistem e voting biaya operasional dapat lebih hemat. Penggunaan kertas suara dan kebutuhan logistik lainnya dapat dikurangi sehingga biaya pelaksanaan pemilihan menjadi lebih hemat.
Kemudian kesalahan dalam penghitungan suara secara manual dapat dikurangi karena sistem bekerja secara otomatis dan terkomputerisasi.
Selain itu, masyarakat dapat melihat proses pemilihan secara lebih terbuka sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan. Pemilihan Wali Nagari secara e voting merupakan bagian dari transformasi desa menuju desa digital yang lebih maju dan modern.
Modernisasi sistem demokrasi desa melalui e-voting merupakan langkah inovatif dalam meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat nagari. Penerapan e-voting memberikan berbagai manfaat seperti efisiensi waktu, pengurangan biaya, peningkatan transparansi, dan meminimalisir kesalahan dalam penghitungan suara.
Dengan penerapan yang tepat, e-voting dapat menjadi sarana modernisasi demokrasi desa menuju tata kelola pemerintahan nagari yang lebih maju, partisipatif, dan berbasis teknologi digital. (*)
