Oleh: M. Risfan Sihaloho
Insiden memalukan dalam Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 di Kalimantan Barat tempo hari bukan sekadar drama remeh di atas panggung pendidikan. Ia adalah miniatur sempurna dari wajah kekuasaan kita hari ini: bebal, arogan, dan anti-koreksi.
Ketika juri dan pembawa acara (MC) tetap “ngotot” dengan keputusan yang sudah telanjang kesalahannya, kita sedang menonton sebuah orkestra keangkuhan. Di sana, kebenaran tidak lagi berpijak pada fakta atau konstitusi—yang ironisnya sedang dilombakan—melainkan pada siapa yang memegang mikrofon dan siapa yang duduk di kursi penilaian.
Kekuasaan adalah “Kebenaran”
Dalam relasi kuasa yang timpang, mengakui kesalahan tampaknya telah bermutasi menjadi aib yang lebih mengerikan ketimbang melakukan kesalahan itu sendiri. Ada semacam dogma yuridis tak tertulis bahwa “Pasal 1: Penguasa tidak boleh salah. Pasal 2: Jika penguasa salah, kembali ke pasal satu.”
Fenomena di panggung LCC Kalbar adalah cermin retak kehidupan berbangsa kita. Mari kita refleksikan secara lebih luas:
Kebijakan yang Dipaksakan: Berapa banyak regulasi yang diprotes publik karena cacat logika atau administrasi, namun tetap melenggang kangkung dengan dalih “demi kepentingan nasional”?
Alergi Kritik: Kritik dianggap serangan, masukan dianggap hambatan. Mengakui luput dianggap sebagai tanda kelemahan otot politik, padahal itu adalah tanda kekuatan karakter.
Fetisisme Otoritas: Juri dan MC dalam insiden tersebut merasa memiliki “hak prerogatif” untuk menentukan benar-salah, meski mata penonton dan nalar sehat berkata sebaliknya.
Tragedi di Balik Podium Empat Pilar
Ada ironi yang sangat getir di sini. Lomba ini membawa narasi Empat Pilar—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Namun, apa yang dipertontonkan justru antitesis dari nilai-nilai tersebut. Ketika penyelenggara lebih memilih mempertahankan “muka” ketimbang menegakkan kebenaran, mereka sebenarnya sedang mengajari generasi muda kita satu hal yang sangat berbahaya: bahwa untuk menang dan bertahan dalam kekuasaan, kalian tidak perlu benar; kalian hanya perlu berkuasa dan keras kepala.
“Kejujuran telah menjadi barang mewah yang tidak mampu dibeli oleh mereka yang mabuk otoritas.”
Menolak Menjadi Bangsa yang “Ngotot”
Mengakui kesalahan seharusnya menjadi tradisi intelektual dan moral. Namun, di negeri ini, kita lebih sering melihat “akrobat kata-kata” untuk menutupi blunder ketimbang kata “maaf” yang tulus.
Sikap defensif para juri dan MC tersebut adalah representasi dari mentalitas penguasa yang merasa dirinya maksum (bebas salah). Mereka lupa bahwa di atas panggung LCC maupun di atas panggung kenegaraan, legitimasi tidak didapat dari jabatan atau seragam, melainkan dari integritas.
Jika dalam skala lomba cerdas cermat saja kejujuran sudah dikorupsi demi gengsi otoritas, jangan kaget jika dalam skala kebijakan publik, rakyat hanya akan terus disuguhi narasi “kami sudah benar, kalian yang tidak paham.”
Sudah saatnya kita berhenti memaklumi arogansi. Karena jika kesalahan yang sudah benderang tetap dipelihara, maka kita sedang bergerak menuju kegelapan peradaban—di mana kebenaran bukan lagi milik mereka yang jujur, tapi milik mereka yang paling keras berteriak di depan pengeras suara. (*)
