TAJDID.ID~Pematangsiantar 🔳 Haul ke-112 Raja Sang Naualuh Damanik, Raja ke-14 Siantar, digelar khidmat di halaman Masjid Raya Pematangsiantar, Rabu (23/4/2026). Acara ini dihadiri berbagai tokoh penting kota, pewaris keluarga kerajaan, akademisi, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pematangsiantar.
Peringatan haul tersebut menjadi ruang refleksi sejarah sekaligus penegasan kembali nilai-nilai kepemimpinan Raja Sang Naualuh yang dikenal sebagai tokoh visioner dan berani menolak tunduk pada kolonialisme Belanda.
Dalam kegiatan tersebut, hadir dan memberi sambutan Wali Kota Pematangsiantar, Disi Damanik, salah seorang pewaris Raja Sang Naualuh, serta Prof Dr Harmeini Nasution. Turut hadir Kenaziran Masjid Raya Pematangsiantar, jajaran Forkopimda, dan tokoh masyarakat lintas unsur.
Sejumlah tokoh nasional dan daerah tampak menghadiri haul tersebut, termasuk Irmadi Lubis, mantan Ketua Komisi II DPR RI, Armaya Siregar, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya.
Sosiolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FISIP UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menilai haul ini bukan hanya tradisi keagamaan dan budaya, melainkan momentum politik-kebudayaan untuk menghidupkan kembali memori kolektif Simalungun.
“Haul Raja Sang Naualuh ini seharusnya dipahami sebagai peristiwa pendidikan publik. Kita sedang memperkuat kembali ingatan sosial tentang kepemimpinan yang berintegritas, kepemimpinan yang berani, dan kepemimpinan yang berakar pada moralitas,” kata Siregar kepada wartawan di sela kegiatan.
Menurutnya, Raja Sang Naualuh bukan sekadar figur sejarah lokal, tetapi simbol perlawanan etis terhadap dominasi kolonial. Ia menyebut keberanian Sang Naualuh menolak menandatangani korte verklaring sebagai sikap politik yang sangat langka dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur.
“Penolakan terhadap korte verklaring bukan tindakan emosional. Itu adalah tindakan sadar bahwa menyerahkan kedaulatan berarti memutus martabat rakyat. Ini bentuk nasionalisme dini sebelum istilah nasionalisme itu sendiri populer di wilayah ini,” ujarnya.
Siregar menambahkan, warisan moral Raja Sang Naualuh yang dikenal dengan prinsip Poda Na Waluh atau delapan pilar karakter, merupakan basis etika kepemimpinan yang masih relevan hingga saat ini.
“Poda Na Waluh itu bukan sekadar ajaran adat, tapi sistem moral-politik. Ia memuat etika kekuasaan: bagaimana pemimpin harus mengendalikan diri, menegakkan keadilan, dan menjaga kehormatan rakyatnya. Ini sangat kontekstual untuk Indonesia yang sedang mengalami krisis integritas,” kata Siregar.
Ia juga menyoroti bahwa tokoh seperti Raja Sang Naualuh mengalami tekanan dan pengasingan sebagai konsekuensi dari keteguhannya. Dalam sejumlah catatan sejarah, Raja Sang Naualuh pernah ditangkap dan dibuang ke Bengkalis hingga akhir hayatnya.
“Pengasingan itu membuktikan bahwa kolonialisme bukan hanya menguasai tanah, tetapi juga menghancurkan karakter pemimpin lokal yang menolak tunduk. Sang Naualuh adalah korban dari kekuasaan yang takut pada martabat,” ujarnya.
Selain keteguhan politik, Siregar menilai Raja Sang Naualuh juga meninggalkan jejak sosial dan spiritual yang kuat, termasuk keterlibatannya dalam pembangunan institusi sosial keagamaan yang menjadi pusat kebersamaan lintas golongan.
“Masjid Raya ini bukan hanya bangunan ibadah. Ia juga menjadi simbol integrasi sosial. Di masa Raja Sang Naualuh, ruang sosial seperti ini menjadi arena membangun solidaritas warga lintas marga dan kelompok,” katanya.
Siregar menegaskan bahwa haul ini dapat menjadi penguat argumentasi akademik dan kultural bahwa Raja Sang Naualuh layak ditempatkan sebagai figur penting dalam narasi sejarah nasional.
“Jika bangsa ini serius memperluas definisi pahlawan, maka tokoh seperti Raja Sang Naualuh harus masuk dalam percakapan nasional. Perjuangannya bukan mitos. Ada bukti sikap politik, ada jejak pengorbanan, ada dampak sosial yang nyata,” ujar Siregar.
Sementara itu, Wali Kota Pematangsiantar Disi Damanik dalam sambutannya mengajak masyarakat menjadikan haul tersebut sebagai ruang memperkuat identitas lokal yang inklusif dan progresif. Ia menilai nilai perjuangan Raja Sang Naualuh dapat menjadi inspirasi pembangunan kota yang berakar pada sejarah.
Acara haul berlangsung tertib dan penuh kekhidmatan, ditutup dengan doa bersama serta rangkaian penghormatan kepada Raja Sang Naualuh Damanik sebagai tokoh yang dikenang karena keteguhan moral, keberanian politik, dan ketulusan pengabdian kepada rakyat.
Peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa sejarah lokal tidak boleh dibiarkan menjadi fragmen sunyi, melainkan harus terus dihidupkan sebagai energi moral untuk masa depan Pematangsiantar dan Simalungun. (*)
