Oleh: Farid Wajdi
Wacana “inflasi pengamat” yang mengemuka dalam ruang publik beberapa waktu terakhir tampak seperti kritik terhadap membanjirnya opini. Istilah tersebut seolah hendak menegaskan adanya kelebihan suara, kelebihan tafsir, bahkan kelebihan penilaian terhadap kebijakan pemerintah.
Namun, jika dibaca lebih dalam, fenomena ini tidak berdiri sendiri. Di baliknya, tersimpan gejala yang jauh lebih mendasar dan lebih berbahaya: deflasi kepercayaan publik.
Kepercayaan publik bukan sekadar persepsi, melainkan fondasi legitimasi kekuasaan.
Ketika kepercayaan menguat, kebijakan memperoleh ruang penerimaan yang lebih luas.
Ketika kepercayaan melemah, setiap kebijakan, sebaik apa pun, akan selalu berada dalam bayang-bayang kecurigaan.
Dalam konteks ini, meningkatnya kritik bukan masalah utama. Kritik merupakan gejala, bukan sebab. Gejala dari sesuatu yang lebih dalam, yakni melemahnya keyakinan publik terhadap kapasitas dan integritas pengelola negara.
Pemberitaan mengenai “inflasi pengamat” memperlihatkan adanya kegelisahan terhadap meningkatnya kritik (Kompas, 2026; Tempo, 2026). Kritik dinilai berlebihan, bahkan kerap dianggap tidak berbasis data.
Perspektif semacam ini mengandung kecenderungan untuk memindahkan fokus dari substansi ke sumber kritik. Kritik diposisikan sebagai masalah, bukan sebagai mekanisme koreksi. Padahal, dalam sistem demokrasi, kritik merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari proses pengambilan kebijakan.
Jürgen Habermas (1989) menegaskan bahwa legitimasi demokrasi bertumpu pada diskursus rasional di ruang publik. Dalam ruang tersebut, argumen diuji, kebijakan dipertanyakan, dan kekuasaan dikoreksi. Ketika kritik dipersepsikan sebagai gangguan, ruang publik kehilangan fungsinya sebagai arena deliberasi. Dialog bergeser menjadi defensif, dan kekuasaan cenderung membangun jarak dari publik.
Deflasi kepercayaan publik tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari akumulasi pengalaman yang berulang. Publik menyaksikan kebijakan yang berubah arah, komunikasi yang tidak konsisten, serta respons yang cenderung menghindari substansi persoalan.
Setiap inkonsistensi menambah lapisan keraguan. Setiap ketidaktepatan kebijakan memperlebar jarak antara ekspektasi dan realitas. Dalam jangka panjang, akumulasi ini menggerus kepercayaan secara sistematis.
Persoalan semakin tajam ketika kompetensi pejabat menjadi sorotan. Sejumlah analisis mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara jabatan dan latar belakang keahlian (Kompas, 2026).
Dalam situasi seperti ini, kebijakan tidak lagi dipersepsikan sebagai hasil dari pertimbangan teknokratis yang matang, melainkan sebagai produk keputusan yang lemah secara substansi. Kritik pun muncul sebagai respons rasional, bukan sekadar ekspresi emosional.
Pandangan Francis Fukuyama (1995) memberikan kerangka yang jelas mengenai relasi antara kompetensi institusi dan kepercayaan sosial. Kepercayaan tumbuh dari konsistensi kinerja dan kemampuan memenuhi ekspektasi. Ketika kompetensi melemah, kepercayaan ikut menurun.
Dalam konteks ini, deflasi kompetensi pejabat berjalan beriringan dengan deflasi kepercayaan publik, membentuk lingkaran yang saling memperkuat. Sikap antikritik menjadi faktor yang mempercepat proses tersebut. Kritik yang seharusnya dijawab dengan argumentasi berbasis data justru dihadapi dengan pelabelan. Pengkritik dipersepsikan sebagai sumber kebisingan, bukan sebagai bagian dari mekanisme evaluasi.
Pendekatan semacam ini menciptakan kesan bahwa kekuasaan lebih sibuk menjaga citra dibanding memperbaiki substansi.
Amartya Sen (1999) menempatkan kebebasan berpendapat sebagai inti dari proses public reasoning. Kritik bukan ancaman, melainkan instrumen untuk meningkatkan kualitas kebijakan. Tanpa kritik, kebijakan kehilangan proses pengujian. Ketika kritik dipinggirkan, proses pembelajaran institusional ikut terhenti. Dalam kondisi seperti ini, kesalahan berpotensi berulang tanpa koreksi.
Respons Defensif
Perkembangan teknologi digital memperkuat dinamika ini. Akses informasi yang luas memungkinkan setiap individu menjadi bagian dari diskursus publik. Demokratisasi informasi melahirkan beragam perspektif, sekaligus meningkatkan intensitas kritik.
Dalam situasi seperti ini, kemampuan pemerintah dalam menjaga konsistensi komunikasi menjadi sangat krusial. Tanpa konsistensi, ruang publik akan dipenuhi interpretasi yang saling bertabrakan.
Ketidaksinkronan pernyataan pejabat memperburuk keadaan. Narasi yang berubah-ubah menciptakan kebingungan, sementara klarifikasi yang terlambat memperdalam ketidakpastian. Publik kemudian meragukan kredibilitas sumber resmi. Kepercayaan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh cara kebijakan dikomunikasikan.
Manuel Castells (2009) menjelaskan dalam masyarakat jaringan, kekuasaan bergantung pada kredibilitas informasi. Ketika kredibilitas melemah, otoritas ikut tergerus. Publik akan mencari alternatif, membangun narasi tandingan, dan memperkuat kritik. Proses ini mempercepat deflasi kepercayaan secara struktural.
Isu pengangkatan pejabat semakin memperjelas persoalan. Ketika meritokrasi tidak menjadi dasar utama, muncul persepsi adanya penurunan standar kompetensi. Publik melihat ketidaksesuaian antara kebutuhan teknokratis dan keputusan politik. Kesenjangan ini memicu skeptisisme yang lebih dalam. Kritik tidak lagi terbatas pada kebijakan tertentu, tetapi meluas menjadi ketidakpercayaan terhadap sistem.
Dalam konteks ini, istilah “inflasi pengamat” kehilangan relevansi. Fokus pada jumlah kritik justru mengaburkan persoalan utama. Kritik yang meningkat bukan penyebab krisis, melainkan konsekuensi dari kualitas kebijakan dan kepemimpinan.
Mengalihkan perhatian pada kuantitas kritik hanya akan memperpanjang siklus masalah tanpa menyentuh akar persoalan.
Deflasi kepercayaan publik juga mencerminkan krisis etika kekuasaan. Kekuasaan yang kuat membuka ruang dialog dan menerima kritik sebagai bagian dari proses evaluasi.
Sebaliknya, kekuasaan yang defensif cenderung menutup diri dan mengontrol narasi. Sikap antikritik bukan tanda stabilitas, melainkan indikasi ketidakmampuan menghadapi evaluasi.
Publik tidak menuntut kesempurnaan. Rasionalitas, konsistensi, dan kejujuran menjadi harapan utama. Ketika pejabat menunjukkan kapasitas yang memadai, kritik tetap hadir sebagai bagian dari dinamika, namun tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan.
Sebaliknya, ketika kompetensi diragukan dan kritik direspons secara defensif, kepercayaan akan terus menyusut.
Deflasi kepercayaan bersifat kumulatif. Setiap kebijakan yang tidak presisi, setiap komunikasi yang tidak konsisten, serta setiap respons yang menghindari substansi akan menambah lapisan ketidakpercayaan. Tanpa koreksi mendasar, akumulasi ini berpotensi berkembang menjadi krisis legitimasi yang lebih luas.
Kritik yang menguat seharusnya dibaca sebagai alarm. Alarm terhadap kualitas kebijakan, terhadap kompetensi pejabat, serta terhadap cara kekuasaan merespons evaluasi.
Mengabaikan alarm tersebut sama dengan membiarkan persoalan berkembang tanpa kendali.
Kepercayaan tidak dapat dibangun melalui retorika atau pelabelan. Kepercayaan lahir dari tindakan yang konsisten, keputusan yang rasional, serta komunikasi yang terbuka. Ketika elemen-elemen tersebut melemah, deflasi kepercayaan menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.
Situasi yang berkembang menunjukkan pola yang jelas. Kritik meningkat, respons defensif menguat, dan persepsi terhadap kompetensi pejabat menurun. Kombinasi ini membentuk lingkaran yang saling memperkuat. Tanpa perubahan arah, lingkaran tersebut akan terus berputar dan memperdalam krisis kepercayaan publik. (*)
Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU
