TAJDID.ID~Medan || Forum Masyarakat Sipil Sumatera Utara (FORMASSU) menyerukan agar Presiden Prabowo segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai mencederai hati rakyat. Desakan itu disampaikan oleh Ketua Presidium FORMASSU, Ariffani, dalam pernyataan resmi organisasi pada Ahad (31/8).
Menurut Ariffani, situasi yang berkembang saat ini mengingatkan pada kondisi 1998, di mana gelombang aspirasi rakyat justru tidak mendapat respons tepat dari pemerintah maupun DPR. “Masyarakat datang ke jalan bukan untuk bermusuhan dengan pemerintah, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial. Jika bukan ke DPR dan pemerintah, kemana lagi aspirasi akan disuarakan secara konstitusional?” tegasnya didamping jajaran Presidium FORMASSU yang lain, seperti: Rafdinal, Lisa Afrianti, Siti Khadijah Pulungan, Marjoko, Maman Nata Wijaya, Dedy Sofyan, Lukman Hakim, Surya Ardiansyah dan Chairul.
FORMASSU menyoroti kebijakan-kebijakan yang dianggap kontroversial, mulai dari kenaikan pajak yang dinilai memberatkan, persoalan sembako mahal, harga BBM, praktik pertambangan, hingga kasus korupsi yang merajalela.
Ariffani juga menyinggung soal proyek strategis nasional seperti PIK dan IKN yang dinilai menyimpang.
“DPR pun harus intropeksi diri. Jangan seenaknya mengeluarkan pernyataan dan kebijakan yang menyakiti rakyat, seperti kenaikan tunjangan fantastis. Jika tidak mampu memperjuangkan rakyat, lebih baik anggota DPR menyatakan mundur,” ujarnya.
Selain itu, Sekretaris Presidium FORMASSU, Rafdinal mengingatkan masyarakat agar menahan diri dari tindakan anarkis yang justru bisa merugikan perjuangan. “Aksi unjuk rasa mungkin bisa disudahi dulu, tetapi ini sekaligus warning bagi pemerintah dan DPR untuk segera mencabut seluruh kebijakan yang tidak berkeadilan sosial,” tambah Rafdinal.
Tak hanya itu, FORMASSU juga mendesak Presiden untuk memecat sejumlah menteri dan mengganti Kapolri. Rafdinal menilai Kapolri saat ini telah gagal menjalankan fungsi pengayoman. “Aparat justru menjadi penyebab amarah rakyat memuncak, apalagi dengan insiden tragis seorang driver ojek online yang tewas setelah dilindas Brimob. Itu mencederai rasa keadilan rakyat,” ujarnya.
Di tengah momentum HUT ke-80 RI, FORMASSU menilai bangsa ini perlu kembali menghidupkan semangat penghayatan dan pengamalan Pancasila. “Jangan sampai Pancasila hanya menjadi retorika. Jiwa kesatria bukan sekadar seremonial belaka,” pungkas Rafdinal. (*)
