TAJDID.ID~Medan || Politik kepartaian menjadi sorotan utama dalam Diskusi Politik Bulanan yang digelar oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (LHKP-PWMSU), Sabtu (12/7), di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Sisingamangaraja, Medan. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah akademisi ternama sebagai pembicara, yakni Dr Warjio, Dr Faisal Riza, Dr Mujahiddin, dan Dr Amsal Nasution, dengan moderator Dr Sahran Saputra.
Diskusi yang berlangsung dinamis ini bukan sekadar rutinitas bulanan. Ketua Panitia, Abdul Rahim Siregar, menegaskan bahwa forum ini memiliki makna strategis dalam membangun dialektika pemikiran yang jernih di kalangan intelektual dan kader Muhammadiyah, khususnya terkait dinamika politik nasional.
“Diskusi ini bukan sekadar kegiatan rutin. Dalam momentum yang tepat seperti saat ini, kami juga bermaksud menghimpun pemikiran-pemikiran bening dari para akademisi dan peneliti independen untuk dijadikan masukan penting dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 2027 mendatang yang insyaallah akan diselenggarakan di Medan,” ujar Abdul Rahim.
Politik Kepartaian: Antara Relevansi dan Krisis Representasi
Salah satu isu utama yang mencuat dalam diskusi ini adalah krisis representasi dalam sistem politik kepartaian di Indonesia. Dr Warjio menyoroti bagaimana partai politik mengalami erosi kepercayaan publik akibat pragmatisme elektoral dan lemahnya konsistensi ideologis.
“Kita menyaksikan bagaimana partai politik tak lagi menjadi institusi pendidikan politik rakyat. Mereka lebih sibuk mempertahankan kekuasaan ketimbang memperjuangkan agenda kerakyatan,” papar Warjio, dosen ilmu politik FISIP Universitas Sumatera Utara.
Dr Faisal Riza menambahkan bahwa transformasi partai politik Indonesia masih tersandera oleh pola patronase dan oligarki, sehingga membatasi partisipasi masyarakat luas, terutama generasi muda dan kelompok-kelompok alternatif. “Ketika politik dimonopoli elite, maka suara-suara moral, seperti yang sering disuarakan Muhammadiyah, harus lebih nyaring disampaikan ke ruang publik,” ujarnya.
Muhammadiyah dan Politik Etis
Diskusi ini juga menjadi ajang refleksi posisi Muhammadiyah dalam politik praktis dan etis. Dr Mujahiddin mengingatkan bahwa Muhammadiyah memiliki tanggung jawab historis untuk menjadi kekuatan moral yang menuntun arah perubahan bangsa. “Muhammadiyah tidak harus menjadi partai politik, tetapi ia harus menjadi penentu arah moral politik bangsa,” kata Mujahiddin.
Senada dengan itu, Dr Amsal Nasution menekankan pentingnya peran LHKP sebagai penghubung antara wacana akademik dan pengambilan keputusan strategis dalam organisasi. Menurutnya, menjelang Muktamar 2027, Muhammadiyah harus menyiapkan peta jalan pemikiran politik yang lebih tajam dan terukur.
Menuju Muktamar 2027: Menghimpun Gagasan Kritis
Diskusi ini menandai langkah awal LHKP-PWMSU untuk merumuskan agenda-agenda strategis yang akan dibawa ke forum nasional. Abdul Rahim menyebut bahwa seluruh hasil diskusi akan dikompilasi dalam bentuk dokumen kebijakan dan pemikiran yang siap didiskusikan lebih lanjut pada forum-forum resmi Muhammadiyah, termasuk Tanwir dan Muktamar.
“Kami ingin memastikan bahwa suara Muhammadiyah Sumatera Utara didengar di level nasional, dengan tetap menjaga objektivitas ilmiah dan integritas moral,” tutupnya.
Dinamika Intelektual yang Terbuka
Dengan antusiasme peserta dan kualitas narasumber yang tinggi, diskusi ini menunjukkan bahwa ruang intelektual di tubuh Muhammadiyah tetap hidup dan produktif. Moderator Dr Sahran Saputra menutup sesi dengan harapan agar diskusi-diskusi mendatang terus memperkuat semangat ijtihad kolektif dalam merespons tantangan kebangsaan dan keumatan. (*)
