TAJDID.ID~Medan || Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Sumatera Utara, Zulbadri, memberikan pernyataan tegas menanggapi dinamika geopolitik terkini, khususnya terkait eskalasi konflik di Timur Tengah dan posisi Indonesia dalam tatanan global yang beralih menuju dunia multipolar.
Menurut Zulbadri, Indonesia tidak boleh gamang dalam menyikapi konflik Israel-Palestina. “Konstitusi kita, pembukaan UUD 1945, secara eksplisit menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Tidak ada ruang abu-abu di sini. Palestina bukan sekadar isu luar negeri—ini adalah mandat sejarah dan moral,” tegasnya.
Ia mengingatkan, Indonesia berdiri di atas enam doktrin konstitusional yang fundamental: (1) keniscayaan kedaulatan Tuhan, (2) penghapusan penjajahan, (3) perlindungan bagi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, (4) pemajuan kesejahteraan umum, (5) pencerdasan kehidupan bangsa, dan (6) partisipasi aktif dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
“Pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, harus diingatkan. Posisi Indonesia tidak bisa netral jika netralitas itu berarti diam terhadap ketidakadilan. Dunia boleh multipolar, tapi konstitusi kita tetap biner dalam membedakan antara penjajahan dan kemerdekaan,” ujarnya.
Zulbadri juga mengangkat relevansi Dasa Sila Bandung 1955, yang menjadi warisan penting politik luar negeri Indonesia. “Dasa Sila Bandung tidak bicara tentang posisi politik kekuasaan, tapi tentang prinsip: keadilan, kemanusiaan, dan solidaritas Asia-Afrika. Ini bukan pilihan ideologis sempit, ini adalah kompas moral bangsa,” jelasnya.
Menanggapi wacana keanggotaan Indonesia dalam BRICS dan pernyataan Prabowo yang memuji Rusia dan Tiongkok sebagai negara “tanpa standar ganda”, Zulbadri memberikan catatan kritis.
Menurutnya, BRICS, G7, G20, bahkan PBB, IMF, dan World Bank—semuanya hanyalah instrumen. Indonesia tidak boleh kehilangan arah dalam pusaran geopolitik ini. “Semua harus diuji dari satu standar: apakah mereka memihak keadilan semesta atau tidak.” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa transisi ke dunia multipolar bukan berarti melepas prinsip. “Indonesia harus menjadi arsitek normatif dalam tatanan global baru, bukan penonton. Kita harus aktif menyuarakan keadilan global, termasuk memimpin tekanan internasional terhadap Israel untuk menghormati hak asasi manusia dan pergi dari Palestina,” katanya.
Zulbadri menutup pernyataannya dengan satu pesan jelas: “Kedaulatan Indonesia terletak bukan hanya di batas-batas geografis, tapi pada keteguhannya menegakkan nilai-nilai dasar. Palestina bukan sekadar simbol, ia adalah cermin dari integritas kita sebagai bangsa yang menjunjung keadilan, kemerdekaan, dan solidaritas.”. (*)
