Bung Pigai yang terhormat:
Perspektif konvensional orang-orang HAM di Indonesia sangat perlu direvisi. Bung tahu Pembukaan UUD 1945 meminta pemerintahan di sebuah negeri yang dimerdekakan ini harus berdaulat untuk:
Pertama, memastikan penjajahan di atas permukaan bumi dihapus. Fakta, penjajahan oleh bangsa sendiri sangat dahsyat. Periksalah UU Cipta kerja sebagai sarana efektif penjajahan itu;
Kedua, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Periksalah betapa warga negara tidak menjadi determinan utama dalam pembangunan hanya karena dikte imperatif toke-toke neoliberal global dan domestik.
Proyek infrastruktur menghabiskan banyak uang untuk menyengsarakan rakyat, termasuk melalui PSN, karena kebanyakan lebih terkesan sebagai daftar keinginan yang mirip gagasan inlander karena tak berorientasi warga negara dan sustainability dengan laju perusakan lingkungan fisik, sosial, budaya yang tiada tara (antara lain lihat: The Post-Colonial Critic, Gayatri Chakravorty Spivak, Sarah Harasym, 1990. ISBN:9780415901697, 0415901693; Death of a Discipline, Gayatri Chakravorty Spivak,2003 ISBN: 0231129440, 9780231129442; Can The Subaltern Speak?: Reflections On The History Of An Idea, Rosalind C. Morris, Spivak, Gayatri Chakravorty, 2010ISBN: 0231143842, 9780231143844, 0231143850, 9780231143851; Project Risk : Actions Around Uncertainty in Urban Planning and Infrastructure Fevelopment, Zembri-Mary, Geneviève, 2019 ISBN: 9781119421757, 1119421756, 9781119671114,1119671116, 9781786301840; Public-Private Partnerships, Capital Infrastructure Project Investments and Infrastructure Finance: Public Policy for the 21st Century, Jane Beckett-Camarata, 2020 ISBN: 9781839096563, 9781839096556,9781839096549; Project Finance for Construction & Infrastructure: Principles & Case Studies, Frederik Pretorius, Paul Lejot, Arthur McInnis, Douglas Arner, Berry Fong?Chung Hsu(auth.), 2007 ISBN: 9781405151276, 9780470697825; Government Guarantees: Allocating and Valuing Risk in Privately Financed Infrastructure Projects, Timothy Irwin, 2007 ISBN: 0821368583, 9780821368589; dan lain-lain).
Ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Bung, periksalah pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Tak boleh menunggu-nuggu Xi Jinping datang membawa investasi agar ada pekerjaan.
Mintalah staf Anda mengkaji Universal Basic Income [lihat antara lain: The Case for Universal Basic Income, Louise Haagh, 2019 ISBN: 9781509522996; Universal Basic Income and the Reshaping of Democracy, Burkhard Wehner, ISBN: 9783030058272, 9783030058289; Universal Basic Income, Brian McDonough; Jessie Bustillos Morales, 2019 ISBN: 1351106139, 9781351106139 dan lain-lain) dan Job Guarantee (Employment guarantee schemes: job creation and policy in developing countries and emerging markets, Michael J. Murray, Mathew Forstater (editors), 2013 ISBN: 1137324775, 9781137324771, 9781137313997; The Job Guarantee: Toward True Full Employment, Michael J. Murray, Mathew Forstater (eds.), 2013 ISBN: 978-1-137-28610-9, 978-1-137-29799-0; The Job Guarantee and Modern Money Theory: Realizing Keynes’s Labor Standard, Michael J. Murray, Mathew Forstater (eds.), 2017 ISBN: 978-3-319-46441-1, 978-3-319-46442-8; The Case for a Job Guarantee, Pavlina R. Tcherneva, 2020 ISBN: 9781509542116; dan lain-lain) yang diterapkan di berbagai negara, berbeda dengan mekanisme bansos dan perlinsos bermotif elektorasi dan korupsi.
Selama ini Sri Mulyani akan memulai perumusan draft RAPBN dengan menegaskan angka pengangguran sekian persen. Ia percaya Mr Philip (New Keynesian Phillips Curve) yang mendiktekan mitos itu tahun 1950-an. Karena Philip yang menjadi tuannya, Sri Mulyani merasa bukan bangsa Indonesia yang memiliki pasal 27 ayat (2) UUD 1945.
Keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita orang daerah terus dikuras karena hanya di Jawalah manusia Indonesi baru boleh pintar meskipun ia datang mengawali kehidupan dengan menjadi supir angkot. Kini sektor pendidikan, termasuk kesehatan, sudah menjadi komoditi. Ketentuan imperatif UUD dalam hal pengalokasian 20 % budget untuk pendidikan semestinya mampu untuk jalan “Pendidikan Gratis Untuk Semua Level”. Periksalah dengan cermat bahwa dalam melaksanakannya ada kesalahan filosofis khususnya ketika mereka tak mengutamakan interaksi kurikuler sebagai prioritas.
Pendirian Universitas HAM yang Anda gaungkan itu bersifat instrumentatif. Jangan menambah duka kami di daerah, terutama karena Anda tak bersedia melakukan dorongan pengintegrasian nilai-nilai HAM ke dalam setiap mata pelajaran termasuk dalam kelembagaan negara dan khususnya pada kementerian dan lebih khusus lagi pada kementerian HAM yang Anda pimpin.
Selamat bekerja, bung. Jika Anda tidak direshuffle sampai lima tahun, nanti pada akhir periode saya akan bicara lagi kepada Anda.
Suatu ketika saya menyaksikan foto Anda dengan cerutu yang Anda bisniskan. Sesekali saya boleh berharap kiriman. (*)
✒️ Shohibul Anshor Siregar, Dosen FISIP UMSU, Medan
