TAJDID.ID~Medan || Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Sumut, Ifrizal mengingatkan perihal Pasangan Calon (Paslon) tunggal di Pilkada Medan merugikan pemilih.
Karenanya, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Sumut meminta partai politik (parpol) tidak egois dalam memberikan dukungan pada paslon yang akan maju di Pilkada serentak 2024.
Sekaitan dengan itu, Parpol di Koalisi Indonesia Maju (KIM) seharusnya juga punya tanggungjawab membangun demokrasi di Indonesia dengan menyajikan paslon di Pilkada 2024 yang beragam sehingga pemilih mempunyai pilihan.
“Fenomena paslon tunggal atau kotak kosong seperti di Jakarta seharusnya menjadi pelajaran. KIM Plus yang menginginkan hanya satu paslon di Jakarta mudah-mudahan tidak terjadi di daerah lain. Jika ini terjadi pemilih akan sangat dirugikan karena tidak ada paslon pembanding,” ujar Ifrizal menjawab sejumlah wartawan, Sabtu 17 Agustus 2024.
Ifrizal juga kemudian merujuk kemungkinan hal yang sama akan terjadi di Kota Medan. Gelombang dukungan parpol kepada paslon Rico Waas-Zakiyuddin kini mulai terlihat.
Setelah dideklarasikan NasDem dan Gerindra, paslon ini juga didukung PAN, PKB dan Perindo. Ifrizal memperkirakan Golkar dan Demokrat juga besar kemungkinan merapat ke paslon ini.
“Sementara PKS dan PSI yang terlihat membangun poros paslon yang berbeda. Tapi saya yakin ini tidak akan terwujud karena desakan parpol lain di KIM. PKS juga bisa saja menyerah dan mendukung paslon Rico-Zaki. Sedangkan PSI jika itu terjadi dipastikan juga merapat,” urai Ifrizal.
Sebagai pemantau pemilu, TePI Sumut prihatin dengan kondisi Pilkada 2024 di Kota Medan. Maka itu, Ifrizal menyarankan agar PDI Perjuangan dan Hanura bisa bergabung membangun poros.
“Agar skenario paslon tunggal di Pilkada Kota Medan tidak terwujud,” kata Ifrizal lagi.
Jika poros PDI Perjuangan dan Hanura di Kota Medan bisa diwujudkan, Ifrizal berharap para pemilih Kota Medan bisa teredukasi secara demokratis. Hal ini karena akan ada dua paslon yang bertarung di Pilkada Kota Medan 2024.
“Semoga pimpinan PDI Perjuangan dan Hanura bisa segera duduk untuk memikirkan nasib demokrasi dan pilkada di Kota Medan,” pungkasnya. (RKS)
