TAJDID.ID~Medan || Meski berpolitik adalah hak asasi setiap warga negara, dinasti politik di negara berkembang seperti Indonesia rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Demikian ditegaskan Rian Fadli Siregar, penggagas Relawan Tolak Politik Dinasti Sumatera Utara (RTPD SU) kepada media, Ahad (14/7/2024).
Rian membeberkan, saat ini terdapat beberapa daerah yang terindikasi sebagai dinasti politik. Dari angka tersebut terdapat sekurangnya enam kasus korupsi yang diduga terkait dengan dinasti politik.
“Karena itu dibutuhkan aturan yang tidak melanggar hak politik warga negara, namun dapat membatasi kemungkinan dinasti politik,” tegas Rian didampingi Bobby Wahyudi.
Menurut Rian, tanpa aturan hukum, sosialisasi bahaya politik dinasti untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat pemilih membutuhkan sekurangnya 15 tahun atau tiga periode pemilihan umum.
“Saat ini, apakah indonesia sedang baik-baik saja menjelang Pemilu 2024? Tentu saja tidak!,” ucapnya.
“Masyarakat umum khususnya generasi milenial dan generasi z secara tidak langsung, sedang ‘dipaksa’ menyaksikan praktik politik dinasti,” imbuhnya.
Lebih kanjut Ruan mengungkapkan, ada tiga model dinasti politik yang marak terjadi di daerah yakni dinasti lintas waktu, dinasti lintas kamar, dan dinasti lintas daerah.
“Ketiganya memang sama-sama berbahaya. Namun, model dinasti yang paling berbahaya adalah dinasti lintas kamar atau lintas cabang kekuasaan,” ujarnya.
Model dinasti lintas kamar membuat tidak adanya sistem kontrol dan check and balances di antara lembaga negara. Pasalnya, cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif dijabat oleh satu keluarga.
“Bisa dibayangkan bila bapaknya menjadi bupati, anak atau kakak atau istrinya menjadi pimpinan DPRD serta anggota keluarga lainnya memegang posisi kepala dinas yang strategis. Dalam konteks ini tidak ada lagi sistem kontrol karena satu daerah dikuasai oleh satu keluarga,” jelasnya.
Berangkat dari keprihatinan tersebut Relawan Anti Politik Dinasti (RAPD) Sumatera Utara dengan ini menyadari perlunya anak-anak muda agar bisa mengajak untuk menolak politik dinasti di seluruh wilayah Indonesai terkhusus di Sumatera Utara.
“Kita akan membentuk Jaringan Relawan Anti Politik Dinasti di 450 Kecamatan pada 33 Kabupaten Kota dI Sumatera Utara dengan capaian 5000 ribu Volunter di desa desa untuk menolak Politik,” kata Rian.
“Kita akan mencoba melakukan Kordinasi secepat mungkin. Nantinya kita akan melaksanakan Aksi kita tgl 27, 28 dan 29 di Kantor KPU Sumatera Utara,” pungkasnya.
