Harus diduga bahwa Habiburrahman tengah dirundung dilema serius pasca kunjungan Prabowo Subianto ke Xi Jinping. Faktor geopolitik selalu berpengaruh kuat untuk setiap perkembangan politik suatu negara, apalagi pemilu yang tengah dipersengketakan serius seperti saat ini di Indonesia.
Ucapan Habiburokhman karena itu harus dimaknai bahwa ketimbang beroleh dukungan Amerika (atau yang mungkin diketahuinya sudah terang-terangan tak mungkin mendukung), lebih baik menunjukkan kemutlakan bersandar pada dikte imperatif Xi Jinping.
Di dalam negeri hal ini akan bergaung terus dalam berbagai spekulasi. Di antaranya, Prabowo akan menerapkan kebijakan politik tangan besi ala tirai bambu dan serta-merta mensubordinasikan diri pada keniscayaan keperkasaan ekspansionisme loan to own Xi Jinping yang terkenal dengan One Belt One Road (Obor) yang belakangan berubah nama menjadi Belt and Road Inisiative (BRI) yang banyak menyengsarakan negara-negara “tercaplok” karena jeratan utang kepada Xi Jinping atasnama pembangunan infrastruktur.
Untuk membantu Habiburokhman membangun penalaran tentang risiko politik dan budaya yang meluas dari angan-angannya ada manfaatnya memberi temuan penelitian Malesky dan Schuler yang pada tahun 2011 juga menulis The Single-Party Dictatorship’s Comeback: Contemporary Trends in Vietnam’s One-Party State. Kedua penulis membahas perkembangan dalam sistem satu partai di Vietnam dan fenomena kembalinya pemerintahan satu partai.
Vietnam yang adalah negara dengan sistem satu partai, dengan Partai Komunis Vietnam (PKV) sebagai partai yang berkuasa. Mereka menyoroti perubahan dan tren kontemporer dalam sistem politik Vietnam yang menunjukkan kembalinya pemerintahan satu partai yang kuat.
Dalam artikel ini, penulis menyoroti beberapa faktor yang mempengaruhi konsolidasi dan dominasi PKV. Mereka membahas tentang kekuatan PKV dalam mengendalikan lembaga-lembaga negara, sistem politik, dan ekonomi di Vietnam. Penulis juga menganalisis strategi yang digunakan oleh PKV untuk mempertahankan kekuasaan dan menghadapi tantangan internal dan eksternal.
Selain itu, penulis membahas tentang dinamika internal dalam PKV, termasuk mekanisme kepemimpinan, kebijakan perekrutan, dan perubahan dalam struktur partai. Mereka juga membahas tentang peran media dan kontrol informasi dalam menjaga kestabilan pemerintahan satu partai.
Artikel ini menggambarkan pergeseran dan tren terkini dalam sistem politik Vietnam yang menunjukkan konsolidasi dan kembalinya pemerintahan satu partai yang kuat. Penulis menggarisbawahi pentingnya memahami dinamika politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintahan satu partai dalam konteks Vietnam. (*)
Penulis adalah Dosen FISIP UMSU, Ketua Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) PW Muhammadiyah Sumut
