TAJDID.ID~Medan || Muhammadiyah dengan caranya sendiri, yakni gembira dan menggembirakan, terus mencermati dan berusaha mengintervensi secara high politic proses suksesi Indonesia 2024.
Salah satu cara Muhammadiyah untuk hal itu ialah pelaksanaan agenda mendorong diaspora kader dengan memanfaatkan kesempatan yang tersedia dalam proses mengisi jabatan-jabatan publik dalam pemerintahan.
Demikian salah satu penegasan yang disampaikan oleh Shohibul Anshor Siregar dalam ceramahnya pada Seminar “Manifestasi Darma Pemuda Sebagai Agent of Change dan Kontrol Guna Menyongsong Generasi Emas 2030” yang diselenggarakan Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jum’at, 22 Desember 2023.
Menurut dosen FISIP UMSU ini, selain memperebutkan jabatan Presiden dan Wakil, terdapat 20.462 kursi yang diperebutkan untuk seluruh level legislatif pada pemilu 2024.
Untuk Sumatera Utara 1.307 figur yang akan dipilih ialah dengan rincian 30 untuk DPR RI dari 3 daerah pemilihan (dapil), 4 untuk DPD RI, 100 untuk DPRD Provinsi dari 12 dapil, 1.125 untuk kursi DPRD pada 145 dapil di 33 Kabupaten/Kota, 2 orang Gubernur dan Wakil, 30 Bupati dan Wakil, dan 16 Walikota dan Wakil.
Menurut Shohibul, hal ini tidak aneh sama sekali. Sebab, adalah dalam rangka menjalankan hak konstitusional yang sakral jika Muhammadiyah secara berkemajuan ikut memanfaatkan proses suksesi ini dengan, pertama, menentukan pilihan terhadap pasangan Capres paling dipercaya berpotensi terbesar untuk membawa pulang bangsa ke karakter Indonesia sejati yang ditegaskan oleh pendiri bangsa dalam Pembukaan UUD 1945 (menghapus segala bentuk penjajahan, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan aktif dalam diplomasi internasional untuk perdamaian abadi).
Kedua, pada gilirannya nanti berdiplomasi dengan Presiden terpilih untuk mengorbitkan kader terbaiknya mengisi jabatan-jabatan strategis dalam kabinet dan lembaga-lembaga yang tersedia lainnya.
Ketiga, mendorong dan membantu kadernya untuk rivalitas pengisian lembaga legislatif pusat dan daerah, dan pengisian kursi DPD.
Keempat, mendorong kadernya atau figur yang lebih dipercaya dapat mengemban Amanah untuk memimpin daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dalam pilkada, serta, setelah itu, mempromosikan kader untuk mengisi jabatan-jabatan di dalam pemerintahan daerah.
“Adalah juga untuk alasan yang sama jika sebagai salah satu di antara organisasi-organisasi jihadis pendiri negara yang hadir atas tuntutan dakwah dan melawan penjajahan, berkiprah serta memberi jawaban atas kebutuhan rakyat bahkan sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah yang hadir sejak tahun 1912 amat tidak pantas berdiam diri atas proses demokratisasi, apalagi suksesi yang berurusan dengan penggantian rezim dan perubahan agenda pembangunan,” tegas Shohibul.
Karena alasan yang bersifat konstitusional, kata Shohibul, Muhammadiyah tak selalu dapat mempercayakan aspirasinya kepada partai-partai politik yang ada. Juga, jika ingin lebih berterus terang, karena alasan yang sama, Muhammadiyah tak selalu dapat seirama dengan pemerintah yang berkuasa meski tak ditunjukkan dengan sikap oposisional biasa atau civil disobedience yang mengambil ranah lebih bersifat politik praktis.
Jihad konstitusional, salah satu pengalaman serius dalam bernegara, yang di antaranya berusaha menempuh judicial review atas beberapa undang-undang pada Mahkamah Konstitusi, adalah salah satu bentuk perlawanan konstitusional Muhammadiyah kepada pemerintah. Alasannya ialah bahwa pemerintah dinilai melenceng jauh dari keadilan dan cita-cita pendiri bangsa. Ini sudah menjadi rahasia umum.
Dalam agenda diaspora kader, lanjut Shohibul, Muhammadiyah tetap taat asas, antara lain tidak mencederai ukuran jarak yang mesti dijaga dengan semua kekuatan politik yang ada, dan dengan pola gerakan dan narasi politik yang selalu mencerahkan dan mengokohkan sendi-sendi kebangsaan.
Menyinggung tentang figur-figur yang diorbitkan oleh Muhammadiyah, Shohibul yang juga adalah Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PW Muhammadiyah Sumatera Utara, ini, menegaskan bahwa kader yang diorbitkan didasarkan pada kriteria yang ketat.
Pertama, kadar kekaderan figur yang diorbitkan.
Kedua, kapasitas politik kader. Ketiga, popularitas dan elektabilitas.
“Muhammadiyah tak selalu nyaman dengan pendekatan kuantitatif meski dalam legal-framework demokrasi dan pemilu Indonesia hal itu begitu kentara,” jelas Shohibul.
Sekaitan dengan itu, Shohibul mengumumkan sejumlah nama yang telah disepakati bersama untuk diorbitkan ke Senayan melalui pemilu 2024 yang disambut dengan tepuk tangan oleh peserta.
“Mereka adalah calon anggota DPR RI H Ibrahim Sakty Batubara dari dapil Sumut I. Saleh Partaonan Daulay dari dapil Sumut II, dan Nasril Bahar dari Dapil Sumut III,” ungkap Shohibul.
Shohibul menuturkan, H Ibrahim Sakty Batubara adalah alumni UMSU, mantan Ketua Umum Dewan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang pernah menjadi anggota legislatif secara berjenjang (Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan DPR RI). Mantan dosen FISIP UMSU ini juga pernah menjadi tim 13 hasil Musyawarah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang aktif dalam kepemimpinan Muhammadiyah periode lalu.
Sedangkan Saleh Partaonan Daulay adalah mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah yang sudah berkiprah beberapa periode di DPR RI.
“Sementara Nasril Bahar adalah alumni Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah amat berpengalaman di DPR RI selama beberapa periode”
“Sedangkan untuk DPD RI ialah Ustaz Rafdinal. Alumni UMSU dan pernah menjadi Sekretaris Umum DPD IMM dan FOKAL IMM Sumatera Utara.,” pungkasnya. (*)
.
