TAJDID.ID~Medan || Konsistensi, koherensi dan korespondensi atas gagasan besar Bung Karno yang disebut Trisakti (berdaulat politik, berdikari ekonomi dan berkepribadian dalam budaya) adalah pangkal kegagalan realisasi ekonomi berdikari Indonesia. Pemerintah lebih memilih sistim neoliberalisasi yang sekaligus menunjukkan ketundukannya kepada dikte-dikte asing, apakah itu negara, korporasi maupun instrumen-instrumen kelembagaan dunia.
Hal itu ditegaskan oleh Shohibul Anshor Siregar, dosen FISIP UMSU saat tampil sebagai narasumber dalam Seminar Nasional & Pembukaan Kaderisasi Tingkat Madya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumut di aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu Medan, 11 desember 2023.
Sosiolog ini melihat bahwa karena faktor durasi penjajahan yang diderita oleh bangsa Indonesia, para elitnya banyak yang menderita sindrom inlanderitas.
“Salah satu ekspresinya adalah kelaziman mengcopy-paste cara-cara kolonial dalam praktik pemerintahan dan sebagian di antara elit itu justru memiliki cita-cita tertinggi hanya sebagai komprador. Itu amat menyedihkan,” ujar Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PW Muhammadiyah Sumut ini.
Karena itu, kata Shohibul, pemerintahan ke depan harus didorong agar jangan lagi terlalu tunduk pada dikte-dikte asing (Negara, Lembaga dan Korporasi). Juga harus mempu dan berani mengakhiri ketundukan pada oligarki lokal, nasional dan global yang menentukan cara-cara buruk dalam eksploitasi sumberdaya dan distribusinya yang amat tidak adil.
Pada bagian akhir paparannya Shohibul Anshor Siregar menyerukan agar GMNI melakukan pertemuan nasional paling lambat bulan Januari 2024 untuk merumuskan sebuah ultimatum kepada ketiga pasangan Capres dan semua partai peserta pemilu 2024.
Ultimatum itu berisi, pertama, segera rumuskan dan laksanakan makroekonomi konstitusi berdasarkan pasal 33 UUD 1945.
Kedua, revitalisasi kebijakan pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar berdasarkan pasal 34 UUD 1945 tanpa motif politik.
Ketiga, laksanakan kebijakan full-employment (Indonesia tanpa pengangguran) sesuai titah imperatif pasal 27 ayat (2) UUD 1945. “Di sini ada kebutuhan meniscayakan perubahan nomenklatur Kementerian Tenaga Kerja dan jajarannya ke bawah menjadi Kementerian Pengadaan Lapangan Kerja. Indonesia tak harus menanti datangnya investasi asing untuk memberi pekerjaan kepada rakyat,” tegasnya.
Shohibul juga meminta GMNI agar dengan tegas memberi peringatan keras kepada semua alumninya yang berada dalam tubuh pemerintahan namun tak pernah menunjukkan usaha sunggung-sungguh untuk memperjuangkan trisakti Bung Karno. (*)
