TAJDID.ID || Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan arti penting menciptakan regulasi Publisher Rights, agar tercipta fair playing field bagi industri media nasional. Kemenkominfo menilai industri media dalam 10 tahun terakhir mengalami penurunan cukup signifikan di tengah tantangan badai disrupsi digital.
“Publisher Rights ini mencoba membuat satu fair playing field, arena yang lebih adil buat perusahaan media dan juga platform digital,” ujarnya Wamen Kominfo, Nezar Patria, dalam Program Fokus Terkini di Studio TVRI Jakarta Selatan, Rabu (26/07/2023).
Pada kesempatan itu, Nezar Patria mengatakan, badai disrupsi digital akibat kehadiran media sosial yang menghidangkan beragam informasi, saat ini menggeser peran media mainstream sebagai panji jurnalisme yang berkualitas. Oleh karena itu, menurutnya keberadaan regulasi yang dapat melindungi industri media nasional memiliki peran penting.
“Pemerintah coba berdiri di tengah. Kita juga tidak ingin mematikan ekosistem digital yang sudah bertumbuh. Bagaimana ini disiasati untuk melindungi kedaulatan digital, melindungi data yang kita miliki, melindungi industri media nasional,” tegasnya, dikutip dari laman Kontan.
Menurut Nezar Patria, kebijakan ini strategis untuk dapat mendorong inovasi teknologi anak bangsa. “Ini memang kebijakan strategis, yang harus diambil bukan hanya bertumbuh pada sisi komersialnya saja tapi bagaimana dukungan terhadap inovasi teknologi karya anak bangsa,” ujarnya.
Namun, ia menekankan, aturan ini bukan berarti mendorong bangsa Indonesia menutup diri dari perkembangan global. “Bukan berarti kita jadi chauvinistic, menutup diri dari perkembangan global, tapi kolaborasi dengan global hendaknya dilakukan dengan azas yang fair,” tandasnya.
Ia mengingatkan jangan sampai bangsa Indonesia terjebak menjadi pasar di tengah proses datafikasi yang dilakukan perusahaan teknologi global.
“Yang dilakukan big tech sebetulnya suatu datafikasi yang luar biasa, tapi karena hubungan asimetris kita takut terjadi kolonialisme data. Kita jangan hanya menjadi pasar. Kita ingin hubungan yang setara,” sebutnya.
Aturan Publisher Rights saat ini tengah diproses di Sekretariat Negara, selanjutnya akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga lainnya.
“Perpres masih sedang digodok. Dari Kominfo sudah selesai diskusinya. Sekarang sudah proses ke Setneg. Nanti di Setneg akan ada proses lagi sebelum ditandatangani oleh presiden,” ujarnya. (*)
