TAJDID.ID~Madina || Kasus stunting (gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis) di sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) masih tinggi. Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di Provinsi Sumatera Utara angka tertinggi berada di Kabupaten Mandailing Natal, mencapai 47 persen.
Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Muhammad Irzal menyampaikan, saat ini BKKBN ditugaskan oleh Presiden berdasarkan Kepres No. 72/2021 tentang Koordinator Pengentasan Stunting. Disebutkannya, untuk keseluruhan stunting di Sumut diangka 25%, dan masih di bawah angka nasional.
Ketua DPRD Mandailing Natal Erwinsyah Lubis menepis pernyataan tersebut, Erwin terlebih dahulu membandingkan dengan data BKKBN Mandailing Natal
“Itukan menurut Gubernur, saya cek dulu dong BKKBN Madina berapa, biar jangan salah-salah,” jelas Erwin ketika dihubungi, Rabu (15/2/2022)
Erwin mengatakan ingin mempelajari lebih dalam persentase di Kabupaten Mandailing Natal ada berapa, biar jangan menjadi konsumsi publik yang tidak bagus
“Saya tanya dulu ke BKKBN Madina ada berapa dan bandingkan, saya tidak mau Panuti BKKBN di luar Mandailing Natal, nanti malah blunder lagi,” tegas Erwin
Seperti diketahui, Gubenur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menerima audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Sumut yang baru Muhammad Irzal di Rumah Jabatan Gubernur Sumut Jalan Sudirman Medan, Senin (7/2/2022).
“Namun ada di 12 Kabupaten/Kota di Sumut angka stunting di atas 38% Pak. Dan yang mengkhawatirkan itu di Mandailing Natal, itu angka stuntingnya 47,7%,” ucap Kepala Perwakilan BKKBN Sumut yang baru, Muhammad Irzal, dikutip dari laman Metro Daily.
Pada kesempatan itu, BKKBN meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi agar persoalan stunting ini ditangani secara serius dan segera dicarikan solusinya.
”Angka ini cukup tinggi dan harus dicarikan solusinya segera untuk menurunkan jumlah stunting ini,” ujar Edy Rahmayadi saat menerima kunjungan.
Edy Rahmayadi juga meminta kepada Kepala Perwakilan BKKBN Sumut untuk membahas permasalahan stunting di Sumut lebih fokus lagi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Dimana stunting ini harus menjadi perhatian yang serius untuk segera diselesaikan.
“Mengenai permasalahan stunting ini, saya minta untuk dijadwalkan waktu yang khusus agar segala permasalahan ini dapat segera teratasi,” kata Edy.
Data SSGI
Belakangan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut, Muhammad Irzal, SE, ME, memberikan klarifikasi, bahwa angka stunting (kegagalan pertumbuhan pada anak akibat kurang gizi) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sebesar 47,7 persen, bukan merupakan data yang dikeluarkan BKKBN.
“Angka itu merupakan data hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) tahun 2021. Dan BKKBN tidak ada mengeluarkan data stunting,” ujar Irzal, dikutip dari laman Medan Pos Online, Senin (14/2).
Dijelaskannya, dalam hal ini BKKBN Provsu hanya mengutip data tersebut dan melaporkan nya kepada Gubsu Edy Rahmayadi bahwa kondisi stunting di Kabupaten Madina sudah sangat mengkhawatirkan. Sehingga Gubsu memerintahkan BKKBN untuk fokus penurunan angka stunting di Sumut, terkhusus Kabupaten Madina. (*)
Liputan: Zikri A Lubis
