TAJDID.ID || Ekonom senior, Didik Junaidi Rachbini, mendesak pihak berwenang untuk menginvestigasi temuan dari Pandora Papers. Pasalnya, menurut Didik bocoran laporan finansial dan kesepakatan bisnis yang mengungkap kepemilikan aset dan perusahaan cangkang di negara suaka pajak itu adalah skandal.
“Di Indonesia ada yang masuk Pandora Papers lalu klarifikasi dan dianggap selesai. itu tidak bisa. Itu harus diinvestigasi bukan diklarifikasi. Karena ini skandal maka harus diinvestigasi,” ujar Rektor Universitas Paramadina ini dalam diskusi daring, Rabu (6/10/2021).
Lebih lanjut Didik menyebut, bahwa temuan dalam dokumen tersebut adalah skandal lantaran uang yang masuk ke perusahaan cangkang diduga untuk menghindari pajak.
“Dengan penyelundupan pajak ini maka yang memasukkan uang mendapatkan keuntungan dari pembuatan perusahaan cangkang di daerah suaka pajak.” tegasnya.
Seperti diketahui, ada dua nama menteri di dalam Kabinet Presiden Joko Widodo ikut tercantum dalam laporan tersebut, yakni Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto yang tercatat memiliki perusahaan di British Virgin Islands, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang disebut memiliki perusahaan di Panama.
Atas temuan tersebut, kata Didik, Presiden Joko Widodo tidak boleh membiarkan adanya penggelap pajak di sekitarnya, sementara pemerintah menuntut masyarakat untuk taat membayar pajak. Ia pun mencontohkan situasi di negara lain, yakni sejumlah pemimpin dunia diminta mengundurkan diri lantaran terbelit kasus serupa, misalnya di Pakistan.
Didik pun meminta lembaga berwenang seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK hingga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk memeriksa temuan tersebut.
“Sekarang PPATK pasti tahu, tidak mungkin tidak tahu. kalau PPATK tidak membuka, maka secara politik ada yang melidungi,” ujarnya. (*)
